Kementerian Dalam Negeri merangkul Rajawali Foundation akan memberangkatkan kembali para pejabat daerah pada pada 20 September hingga 12 Oktober mendatang untuk mengikuti pelatihan public policy di Harvard Kennedy School. Peserta yang berangkat sebanyak 40 orang, terdiri dari 20 Bupati dan 20 Kepala Bappeda.Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Eko Prasojo menyatakan, program pelatihan ini sangat berguna untuk merubah model mental dan mindset para Bupati dan Walikota dalam menjalankan pemerintahannya dari hard power menjadi soft power menuju smart power.
"Adanya program ini para Bupati dan Walikota diharapkan menciptakan kebijakan bernilai tambah bagi masyarakat yang diimplementasikan secara efektif," katanya dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (28/8).
Namun, ia tak menampik masih ada masalah dalam mengelola kebijakan di Indonesia yaitu tidak tersampaikan dengan baik kepada publik dan tidak dapat merawat kebijakan yang dibuat. "Saya melihat banyak kebijakan di Indonesia yang bagus tapi tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga kurang maksimal implementasinya," tutur Eko.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan Antarlembaga, Reydonnyzar Moenek menjelaskan, program pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah ini salah satu tujuannya untuk memberikan pemahaman dan pemantapan tentang kepemimpinan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut dia, Kemendagri telah mengevaluasi program pendidikan kepala daerah tahun lalu. Hasilnya banyak manfaat yang diraih pemerintah daerah maupun masyarakat atas pelaksanaan program tersebut, diantaranya penerapan e-government pada wilayah pemerintahan kabupaten/kota para kepala daerah alumni pendidikan, inventarisasi persoalan lapangan secara langsung dengan kunjungan rutin kepala daerah beserta perangkatnya ke desa-desa, serta penerapan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengolahan sampah. [hta]
KOMENTAR ANDA