Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara hingga September 2012 lalu mencapai 1,4 juta jiwa. Meski setiap tahun terjadi penurunan angka kemiskinan, namun tidak mampu menandingi laju pertumbuhan ekonomi Sumut.
Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Tengku Erry Nuradi saat menghadiri sebuah Workshop bertema Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Hotel Grand Angkasa Jalan Sutomo Medan, Selasa (27/8/2013) pagi.
Hadir dalam acara tersebut Asisten Deputi Menko Kesra Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr Ir Pamuji Lestari MSc, Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Drs Yusrizal Ilyas, MPA.
Secara rinci Tengku Erry memaparkan, kenaikan pertumbuhan ekonomi Sumut rata-rata sebesar 6% pertahun, sedangkan penurunan angka kemiskinan hanya turun 5%. Artinya, elastisitas tingkat kemiskinan Sumut terhadap pertumbuhan ekonomi di bawah 1 angka.
"Target pencapai penurunan kemiskinan tahun 2014 diangka 10% dan target MDG's sebesar 7,5% tahun 2015 mendatang," sebut Erry.
Menurut mantan Bupati Serdangbedagai itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, semua pihak dihimbau saling bantu agar masalah kemiskinan menurun dari tahun ketahun.
Di sisi lain, upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Sumut juga dipengaruhi kinerja ekspor Sumut yang berkorelasi erat dengan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
"Tantangan eksternal masih menjadi kendala terbesar dalam mengentaskan kemiskinan di Sumut. Pengurangan subsidi BBM dan TDL ternyata juga menjadi salah satu pemicu kemiskinan karena mempengaruhi sejumlah sektor industri dan UMKM," sebut Erry.
Menurut Erry, salah satu upaya yang dapat ditempuh mengurangi tingkat kemiskinan di Sumut adalah dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor konsumsi. Selain itu, Pemprov Sumut akan mengoptimalkan anggaran pemerintah daerah, termasuk memaksimalkan proyek infrastruktur.
"Saya yakin usaha ini akan berhasil maksimal jika semua pihak saling bantu. Kemiskinan bukan tanggungjawab pemerintah semata, tetapi seluruh lapisan masyarakat Sumut," imbau Erry. [ded]
KOMENTAR ANDA