Rizal Mallarangeng: Hasil Audit BPK Soal Hambalang Abal-abal

Keluarga Mallarangeng tersengat atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan soal proyek Hambalang.

Rizal Mallarangeng tidak terima kakaknya, Andi Mallarangeng dituduh menerima aliran dana dari PT Adhi Karya sebesar Rp 600 juta untuk pemenangan dalam Kongres Demokrat di Bandung pada 2010.

Rizal menyebut hasil audit itu abal-abal. “Itu hasil audit yang dipaksakan. Audit abal-abal,” ucapnya kepada Rakyat Merdeka Online  (Sabtu, 24/8/2013) malam.

Dalam salinan hasil audit yang beredar di kalangan wartawan disebutkan, pada April 2010 WM alias Wafid Muharam yang saat itu menjabat Sekretaris Kemenpora mengaku ditelepon seseorang berinisial MNS, diduga Mahyudin NS, Ketua Komisi X waktu itu, yang juga kader Demokrat.

Kepada auditor, Wafid mengaku diminta mencari dana oleh MNS sebesar Rp 500 juta untuk pemenangan Andi di Kongres Demokrat. Wafid mendapat uang itu dari PT Adhi Karya (AK) lewat Teuku Bagus Muhammad Noor (TBMN) yang diberikan dengan bukti kuitansi.

Tidak sampai di situ, dalam dokumen itu juga disebutkan ada tambahan permintaan dana sebesar Rp 100 juta. Uang itu kemudian diantarkan dalam tas hitam untuk MNS di Bandung.

Rizal menyatakan, sebenarnya sebagian isi hasil audit itu bagus, karena ditemukan aliaran dana ke DPR. Namun, khusus untuk aliran dana kepada Andi, dia melihat BPK terlalu memaksakannya.

“Itu bukan hasil audit, tapi wawancara biasa. Itu hanya pengakuan Wafid yang katanya diminta uang oleh Mahyudin, tapi tidak pernah ada klarifikasi,” tegasnya.

Rizal lalu membandingkan hasil kerja auditor BPK tersebut dengan wartawan. Menurutnya, saat membuat berita wartawan selalu mencari klarifikasi pada orang yang diberitakan. Kenapa BPK yang merupakan lembaga tinggi negara menyajikan hasil audit tanpa klarifikasi.

Padahal, kalau BPK minta klarifikasi kepada Andi, Rizal memastikan kakaknya akan bersedia. “Pastilah (bersedia). Dalam audit mau saja,” ucapnya.

Menurut Rizal, dalam pengakuan ke auditor, bisa saja Wafid mengarang. Sebenarnya uang tersebut dimanfaatkan sendiri atau bersama dengan MNS. Sayangnya, BPK malah menganggap ucapan Wafid sebagai kebenaran. [rmol/hta]