Merdeka sejatinya terbebas dari segala bentuk penindasan baik materi dan kehidupan sosial lainnya. Namun sejumlah warga Medan masih mempertanyakan arti dari sebuah kemerdekaan. Dari sejumlah status yang diunggah di layanan blackberry massanger (BBM), mereka mengungkapkan perasaan dalam memaknai hari kemerdekaan yang jatuh pada hari ini, Sabtu 17 Agustus 2013.
"68 Tahun Indonesia Merdeka, tapi tingkat kemiskinan masih tinggi, kriminalitas tinggi, korupsi merajarela, harga sembako tak terjangkau, sudah merdeka belum ya?" ungkap Irwansyah Nasution di statusnya.
Hal senada juga dilontarkan warga Medan lainnya Yasir Nasution. Menurutnya, Indonesia belum merdeka. Pasalnya setiap malam menjelang, Kota Medan diliputi kegelapan. Perusahaan Listrik Negara yang berkewajiban memberikan penerangan kepada masyarakat, ingkar dalam memenuhi tanggung jawabnya.
"Apa yang dibanggakan dari negeri ini. Tiap malam selalu mati lampu," keluhnya.
Irwansyah maupun Yasir, merupakan sebahagian kecil warga Medan yang mempertanyakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya.
Soal krisis listrik yang yang terjadi di wilayah Sumatera Utara sampai saat ini memang masih menjadi momok bagi masyarakat.
"Persoalan krisis listrik ini bisa diatasi jika pemerintah daerah memiliki keinginan yang cukup besar untuk menuntaskannya," kata Ketua Forum Pemberdayaan Ketenagalistrikan Indonesia, Martua Sinurat, dalam sebuah diskusi belum lama ini.
Sinurat mengatakan, saat ini 16 persen penduduk Sumut masih ada yang belum tersinari listrik Data ini merupakan angka yang dikeluarkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sementara berdasarkan laporan Gubernur Sumut, kecukupan energi listrik juga masih dalam kondisi rawan.Beberapa power plant yang rencana awalnya selesai 2012 harus diundur hingga 2013. Pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan Sumut masih defisit jika dibandingkan dengan jumlah industri dan
penduduk karena total daya listik provinsi ini hanya 1.500 megawatt.
Dari sekitar 5.000, masih ada 870 desa yang belum mempunyai aliran listrik.Sedangkan di sektor industri, ada sekitar 300 pabrik yang belum bisa beroperasi karena belum teraliri listrik.
"Jadi masih ada jutaan orang yang butuh listrik di Sumut.Pemerintah Daerah (Pemda) bisa memenuhi hal itu jika memang memiliki visi tersebut," ujarnya.
Sementara pembicara lainnya, Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi, menyebutkan rezim pemerintah saat ini belum bisa memberikan menjamin manfaat kelistrikan yang maksimal.
Bahkan, jelasnya, Sumut masih dikelompokkan sebagai wilayah krisis listrik dari Kementerian ESDM.
Menurut dia, semua cara harus dilakukan Pemda dan pemerintah pusat agar layanan kelistrikan yang diterima masyarakat bisa diandalkan. Tapi kami lihat langkah menuju ke sana itu dari pemerintah belum maksimal.
"Sumut berpeluang untuk investasi lokal di bidang kelistrikan. Saya kira ini menjadi resolusi bagi krisis energi listrik Sumut. Bagaimana kepemimpinan Sumut juga bisa punya posisi tawar yang kuat di pemerintah pusat. Yang jelas, tidak ada perubahan tanpa berjuang," kata Farid. [ded]
KOMENTAR ANDA