Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Utara, melarang bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP) kelas ekonomi menaikkan tarif secara sepihak.Jika ada yang menaikkan tarif, bisa dikenai sanksi ringan teguran tertulis sampai dengan sanksi berat berupa pembekuan bus selama 6 bulan dan larangan pengembangan usaha.
Hanya, Dishub Sumut tidak bisa mengendalikan tarif untuk kelas nonekonomi alias kelas eksekutif yang harganya disesuaikan dengan pasar.
"Apabila ada pengusaha yang menaikkan tarif bus ekonomi di luar ketentuan, maka akan dikenakan sanksi. Silahkan laporkan bagi yang menemui adanya kenaikan diluar ketentuan," jelas Kadishub Provsu Antony Siahaan (foto-red) kepada wartawan di Medan, Selasa (30/7/2013).
Dalam pemberitaan sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menghimbau agar para pengusaha angkutan tidak menaikkan tarif angkutan bus ekonomi agar tidak membebani masyarakat yang membutuhkan angkutan menjelang lebaran.
Tarif angkutan umum ekonomi di Sumut tetap menggunakan tarif sesuai Peraturan Gubernur Sumut Nomor 20 tahun 2013 yang dikeluarkan tanggal 1 Juli 2013.
Berdasarkan Pergubsu tersebut diatur Tarif Dasar Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) jenis ekonomi adalah Rp 128 per penumpang per kilometer. Masih diatur Pergubsu, pengusaha masih boleh menaikkan tarif maksimal Rp 167 per penumpang per kilometer (batas atas) atau menurunkan tarif maksimal Rp 103 per penumpang per kilometer (batas bawah).
Selain tarif AKDP, tarif AKAP (Angkutan Kota antar Provinsi) jenis ekonomi juga tidak dibenarkan menaikkan tambahan tarif atau tuslah. Tarif berlaku sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No 64/2013 yaitu Tarif Dasar Rp 124/ penumpang/ km sedangkan batas atas Rp 161/ penumpang/ km dan batas bawah Rp 99/ penumpang/ km. [ded]
KOMENTAR ANDA