MBC. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin kinerja pemerintahan terganggu gara-gara konvensi penjaringan calon presiden Demokrat. Makanya, untuk para menteri dan pejabat publik yang akan ikut konvensi, akan diwajibkan mundur dari kabinet atau cuti agar tidak mengganggu kerja pemerintahan.
Hal ini diisyaratkan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan. Syarief memang tidak menyebut secara tegas menteri atau pejabat publik yang ikut konvensi harus mundur. Dia hanya menyatakan hal ini akan menjadi pertimbangan Presiden SBY.
"Intinya, Presiden tidak mau kinerja pemerintahan jadi terganggu. Makanya, kalau terganggu, Presiden nanti akan mengambil sikap," ujar Syarief, Minggu (28/7/2013) malam.
Kenapa harus mundur atau cuti? Kata Syarief, seperti disiarkan Rakyat Merdeka Online, proses konvensi cukup panjang, sekitar delapan bulan. Setelah resmi ikut konvensi, semua peserta wajib melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dengan blusukan dan keliling daerah. Jika peserta masih menjabat di kabinet dan lembaga negara tentu kinerjanya akan terganggu.
Kini, kata dia, setidaknya ada empat pejabat publik yang disebut akan ikut konvensi.
Mereka adalah Gita Wirjawan (menteri Perdagangan), Dahlan Iskan (menteri BUMN), Marzuki Alie (ketua DPR), dan Irman Gusman (ketua DPD). Syarief memastikan, jabatan publik tadi tidak akan menghalangi tokoh tersebut ikut konvensi. Kepesertaan mereka akan tetap. Hanya posisinya saja sebagai pejabat publik yang akan dipertimbangkan.
"Pelaksanaan konvensi jalan terus. Yang terpenting, saat ikut konvensi tugas pemerintahan tidak terganggu," pungkas Menteri Koperasi dan UKM ini.[ans]
KOMENTAR ANDA