post image
KOMENTAR
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut, diam-diam melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara , Nurdin Lubis. Dia diperiksa dalam dugaan korupsi dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Selasa (23/7/2013) kemarin.

Pemeriksaan terhadap pejabat paling puncak dalam karir PNS tersebut dibenarkan Direktur Ditreskrimsus Poldasu, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho.

"Ya, kemarin (Selasa-red) Sekda Provsu, Nurdin Lubis sudah kita periksa sebagai saksi sampai malam," kata Sadono kepada wartawan sesaat lalu.

Menurut Sadono, Ridwan Lubis diperiksa terkait penyaluran dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) TA 2012 senilai Rp 1,7 Triliun.

Nurdi Lubis datang datang ke Poldasu sekitar pukul 14.00 WIB dan pemeriksaan selesai dilakukan sekitar pukul 20.00 WIB.

"Ya, beliau kita periksa hingga malam," ujar Sadono

Menurut Sadono, seyogyanya Sekda Provsu diperiksa pada Jumat (19/7/2013) lalu, namun ditunda atas permintaan Nurdin Lubis karena kesibukannya dalam persiapan peresmian operasional Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA).

Selanjutnya, pemeriksaan Nurdin Lubis Selasa kemarin, beber Sadono, atas pemintaan sendiri supaya dirinya diperiksa hari itu juga. "Sekanjutnya beliau kita periksa. Beliau datang jam 2 siang dan diperiksa hingga malam," jelas Sadono lagi.

Dijelaskan Sadono lagi, pemeriksaan yang dilakukan terhadap Nurdin Lubis terkait dugaan korupsi penyaluran dana BDB, khususnya proyek pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) dimana banyak masalah yang terjadi untuk 33 Kab/Kota.
"Penyaluran dana BDB itu harus melalui tandatangan Sekda Provsu," ujarnya.

Dijelaskan, dalam pemeriksaan tersebut Sekda dicecar sejumlah pertanyaan, khususnya soal standar pembagian BDB untuk ke 33 Kabupaten/Kota, termasuk sejauhmana wewenang Sekda Provsu dan Badan Anggaran (Banggar) DPRDSU dalam penyaluran BDB.

Pertanyaan juga menyangkut siapa Ridwan Winata dan kapabilitasnya bisa mendekati Banggar dan memegang proyek Alat-alat kesehatan (Alkes) di 6 Kab/Kota di Sumut.

"Banyaklah pertanyaan yang ditujukan ke Sekda Provsu, terutama soal korupsi Alkes di Tobasa yang dananya bersumber dari BDB," kata Sadono. [ded]

Kuasa Hukum BKM: Tak Mendengar Saran Pemerintah, Yayasan SDI Al Hidayah Malah Memasang Spanduk Penerimaan Siswa Baru

Sebelumnya

Remaja Masjid Al Hidayah: Yayasan Provokasi Warga!

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Hukum