Kerusuhan yang terjadi di sejumlah lembaga pemasyarakatan harus dijadikan sebagai momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi politik hukum yang diterapkan selama ini di tempat pembinaan tersebut.Hal itu dikatakan anggota Komisi III DPR, Iding, pada dialog pilar negara bertema "Kerusuhan Lapas Tanjung Gusta dan Perlindungan Negara" di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2013).
Banyak hal yang salah di dalam pembinaan napi di Lapas. Menurut dia, Lapas yang seharusnya membina para napi justru tidak membuat mereka jera. Politisi Golkar itu mencontohkan seorang pemakai narkoba dijebloskan ke Lapas justru menjadi bandar narkoba.
"Lapas menjadi seperti sekolah tinggi kejahatan," ujarnya.
Nah, kerusuhan yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta, Medan, tegas Iding harus diambil hikmah dan menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah, terutama Kementerian Hukum dan HAM bahwa ada yang salah dalam politik hukum Lapas.
"Visi membina dan memberikan pelayanan bagi napi merupakan tugas pemerintah. Tapi hal itu jauh dari harapan sehingga pecah kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta," kata Iding.
Menurut dia banyak, banyak faktor mengakibatkan peristiwa itu terjadi. Pertama lemahnya manajemen pengelolaan Lapas, minimnya anggaran, over capacity dan bagaimana memperlakukan napi. "Nilai-nilai Pancasila tidak dimaknai. Kerusuhan Tanjung Gusta bisa saja menjadi gunung es," demikian Iding. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA