MBC. Keluarga korban salah tangkap dan korban kriminalisasi Kapolres Gresik AKBP Achmad Ibrahim akan melapor ke Propam Mabes Polri, Jakarta, Selasa 23 Juli 2013, pukul 10.00 WIB.
Sejumlah Saksi juga ikut serta. Kedatangan keluarga korban ke Propam Polri akan didampingi Indonesia Police Watch (IPW).
Demikian keterangan pers yang disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane kepada MedanBagus.Com sesaat lalu.
IPW menilai, apa yang dilakukan Polres Gresik adalah gambaran bahwa akhir-akhir ini Polisi semakin sadis dan cenderung mengabaikan penegakan supremasi hukum.
Jamal Abdullah seorang anak di bawah umur dikriminalisasi Polres Gresik dan menjadi korban salah tangkap pada 24 Juni 2013.
Ironisnya, hingga kini Jamal masih saja ditahan Polres Gresik, Jatim.
Padahal, penahanan itu melanggar UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Propam Polri diminta segera memeriksa Kapolres Gresik AKBP Achmad Ibrahim.
Dalam Pasal 1 ayat 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan, katagori anak di bawah umuradalah anak yang berusia antara 12 sampai 18 tahun, sementara Jamal masih berusia 17 tahun dan bukan berkonflik dengan hukum, melainkan korban yang membela diri dari serangan 6 pelaku.
Lalu, kata Pane, Pasal 30 ayat 2 menyebutkan, anak yang ditangkap wajib ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus Anak, sementara Jamal ditempatkan di sel tahanan. Pasal 33 ayat 1 menyebutkan, penahanan anak untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari, sementara Jamal sudah ditahan selama 26 hari.
IPW menilai, KaPolres Gresik sepertinya tidak peduli dengan nilai-nilai keadilan maupun UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
''UU itu dilanggar sedemikian rupa oleh Kapolres Gresik. Bahkan, Jamal yang seharusnya menjadi korban malah ditangkap dan ditahan Polres Gresik, sementara enam pelaku penyerangan terhadap rumahnya malah dibebaskan. Berkaitan dengan itu, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Propam Mabes Polri segera memeriksa Kapolres Gresik AKBP Achmad Ibrahim sebagai pelaku salah tangkap.''
Sebelumnya 28 Agustus 2012, Kapolres Kediri AKBP Kasero Manggolo juga pernah melakukan aksi salah tangkap. Akibatnya, dia diperiksa Propam dan dicopot dari jabatannya.
IPW mendesak Kapolri juga mencopot Kapolres Gresik dan memerintahkan Propam Polri bekerja cepat karena kasus yang menimpa Jamal mulai dimanipulasi dan direkayasa agar seolah-olah kasus salah tangkap itu menjadi kasus kriminal yang wajar.
Padahal sesungguhnya korban dikriminalisasi Kapolres Gresik. Berkaitan dengan itu IPW akan mendamping keluarga korban dan saksi-saksi melapor ke Mabes Polri pada Selasa 23 Juli 2013 siang.
Kasus salah tangkap yang dialami Jamal Abdulah terjadi pada 24 Juni 2013. Saat itu rumah keluarga Jamal di Desa Sumurber, Kecamatan Paneng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur diserang enam lelaki. Para penyerang berusaha masuk ke dalam rumah, merusak motor keluarga Jamal dan melempari rumahnya. Melihat hal ini Jamal melakukan pembelaan dan memukul Abdul Karim, salah seorang penyerang rumahnya.
Akibat pemukulan ini Abdul Karim melapor ke Polres Gresik, yang kemudian menangkap dan menahan Jamal Abdullah. Sebaliknya laporan keluarga Jamal ke Polres Gresik atas penyerangan rumahnya hingga kini tak kunjung ditindaklanjuti.
Para pelaku penyerangan masih bebas bergentayangan. Keluarga Jamal sudah melaporkan kasus salah tangkap ini ke Kapolda Jatim pada 30 Juni 2013. Namun tidak ada tanggapan dari Kapolda dan Jamal masih saja ditahan polisi.
Berkaitan dengan kasus salah tangkap ini IPW mendesak Kapolri segera turun tangan membebaskan Jamal dan memproses kasus penyerangan rumahnya. IPW juga mendesak agar Kapolri segera mencopot Kapolres Gresik AKBP Achmad Ibrahim.
Sebab kasus salah tangkap dan kriminalisasi terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Polres Gresik ini adalah tindakan pelanggaran HAM yang sangat merusak citra Polri.[ans]
KOMENTAR ANDA