MBC. Setelah kemarin memandang
perlu lembaga survei memiliki syarat akreditasi, Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) kembali mengkritik lembaga survei. Parpol bernafaskan
Islam ini menilai lembaga survei juga perlu disurvei.
Akreditasi dimaksud, kata Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy dalam keterangan
tertulisnya yang pagi ini, Kamis, (18/7/2013) lembaga survei harus
mengakreditasi dirinya dengan kesepakatan yang mereka bangun dalam
asosiasi lembaga-lembaga survei.
Menurut Rommy begitu M Romahurmuziy dipanggil akrab, hal yang perlu
diatur antara lain kualifikasi para peneliti, sampling period, jumlah
sampel untuk setiap tingkat kepercayaan, metodologi survei dan
akuntabilitas publikasi yang dilakukan.
"Dengan demikian bisa diketahui ke depan lembaga-lembaga survei yang
tidak terakreditasi dapat diabaikan hasilnya. Sementara, lembaga yang
terakreditasi hasil publikasi surveinya bisa diperbandingkan sebagai
alat ukur ilmiah,'' ujarnya sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Lebih lanjut Ketua Komisi IV DPR RI ini, untuk mengembalikan
kredibilitas lembaga-lembaga survei yang terpuruk akibat publikasi
berlebihan dari lembaga-lembaga abal-abal yang kualitasnya tidak bisa
dipertanggungjawabkan, harus ada survei atas tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap survei. Apakah masyarakat percaya kepada survei atau
masyarakat memang tidak pernah percaya.
''Ini penting sebagai bentuk kejujuran keberadaan lembaga survei yang
mengklaim menggunakan metoda ilmiah dalam cara kerjanya.'' [ans]
KOMENTAR ANDA