Pasca kerusuhan dan kaburnya narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta Medan, pihak Ombudsman Pusat dan Sumut memberikan rekomendasi penghentian Kepala Lapas (Kalapas). "Berdasarkan kesimpulan sementara, ini menunjukkan adanya dugaan Mal Administrasi pada peristiwa kerusuhan. Ombudsman Republik Indonesia akan mengeluarkan rekomendasi yang berisi sanksi untuk pemberhentian Kalapas Kelas I Tanjung Gusta Medan," kata Hendra Nurtjahyo SH MH, anggota Ombudsman RI, Rabu (17/7/2013).
Tak hanya Kalapas Tanjung Gusta, Ombudsman juga merekomendasikan pemecatan Kepala PLN Rayon Medan Helvetia karena dinilai sama sekali tak memiliki pendeteksi wilayah-wilayah yang aliran listrik PLN nya mati.
"Setidaknya, di daerah Lapas ada 12 kali terjadi pemadaman dan 2 kali pemadaman karena adanya kerusakan," ujarnya.
Disebutkannya, Ombudsman Sumut dan Pusat sudah memanggil GM PLN Sumut dan Kanwil Kemenhumham terkait masalah ini.
"Kita juga melihat bahwa Kalapas Kelas I Tanjung Gusta Medan tak profesional dalam menjalankan jabatan dan tugas serta kinerjanya," tegas Hendra.
Hendra mengaku, walaupun semua penghuni Lapas berada di dalam, tapi mereka juga mempunyai hak atas informasi terkait hal tersebut.
"Permasalahannya memang dipicu air dan aliran listrik yang mati. Namun, api dalam sekam terkait kejadian ini yakni PP Nomor 99 itu," ungkapnya.
Menurut Hendra, memang kondisi Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan sudah over kapasitas dimana jumlah tahanan 2.599 orang.
"Semua Lapas di wilayah Indonesia sangat memprihatinkan dan tak layak lagi dipergunakan," ucapnya.
Hendra mengaku, SOP pasca kejadian tersebut tak ada dipergunakan dan genset di dalam areal Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan sendiri memang tak dipergunakan dan tak berfungsi.
"Lagi pula Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan sendiri mempunyai tunggakan mencapai Rp 865 jutaan. Ini menunjukkan bahwa Kalapas Kelas I Tanjung Gusta Medan tak merespon mengenai masalah itu," pungkasnya. [ded]
KOMENTAR ANDA