MBC. Pemerintah memastikan apabila belanja pegawainya melebihi 50% APBD maka daerah itu tak punya jatah CPNS. Ternyata di Sumut ada 11 Kabupaten/Kota yang kondisi seperti itu.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, ke 11 daerah itu meliputi Kisaran (Asahan) 58 persen, Langkat (58 persen), Simalungun (70 persen), Dairi (55 persen), Taput (52 persen), Asahan (58 persen), Toba Samosir (53 persen), Madina (58 persen), Kota Pematangsiantar (58 persen), Kota Padangsidimpuan (52 persen) dan Kota Binjai (51 persen).
Lainnya sebanyak 22 Pemkab/Pemko belanja pegawainya di bawah 50 persen.
Untuk Pemprov Sumut malah belanja pegawainya paling rendah, yakni sekitar 8 persen dari APBD.
''Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai masih mendominasi APBD di sebelas kabupaten, bahkan di Kabupaten Simalungun 70 persen dari APBD-nya habis hanya untuk belanja pegawai,'' kata Kepala Subag Publikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Petrus Sujendro seperti dikutip dari metrosiantar.
Sementara di beberapa kabupaten proporsi belanja pegawai terhadap APBD telah menunjukkan proporsi yang ideal sekitar 30 persen dari total APBD kabupaten itu. [ans]
.jpg)
KOMENTAR ANDA