Presiden mendengar masih ada guru yang menjadi 'korban politik' dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Kepada guru yang mengalami nasib seperti itu, lapor saja pada Mendikbud dan Mendagri. Tembuskan ke Presiden. Kalau perlu, umumkan kepada masyarakat."Kalau mengalami nasib seperti itu segera lapor Mendikbud dan Mendagri, lalu tembusan kepada saya. Tapi jangan fitnah. Setelah itu berikan konferensi pers bahwa ada perlakuan tidak benar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam amanatnya pada pembukaan Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Guru Indonesia Tahun 2013 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (3/7/2013) pagi.
Dalam kasus pilkada, ujar Presiden, guru sering dipaksa menjadi tim sukses. "Kalau kebetulan yang terpilih bukan yang didukung, nanti dipindah. Ini tidak boleh terjadi," Presiden menegaskan, sambil mengingatkan guru untuk menjauhkan diri dari politik praktis.
Pada bagian lain sambutannya, Presiden menjelaskan sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Dalam dunia pendidikan, tantangan yang dihadapi adalah kemiskinan, kebelumcerdasan, dan keterbelakangan peradaban. Ada pula praktik korupsi dan birokrasi yang belum baik, penyimpangan otonomi daerah, dan konflik komunal.
Untuk meningkatkan peran pendidikan dalam memajukan Indonesia, Presiden SBY memberikan beberapa amanat untuk para guru dan PGRI. Presiden berharap dalam Kongres XXI PGRI merumuskan program yang dapat disinergikan dengan pemerintah. "Mudah-mudahan, karena saya akan jatuh tempo tahun depan, pengganti saya akan melanjutkan apa yang sudah kita capai ini. Nanti pilih presiden yang sayang guru," ujar Presiden.
"Saya harap dan saya mohon para guru juga terus melakukan pembenahan dan peningkatan kemampuan serta kinerja masing-masing. Pemerintah sendiri berusaha memperbaiki gaji dan kesejahteran para guru," Kepala Negara menambahkan.
Presiden SBY juga mengajak PGRI dan guru untuk menyukseskan program pendidikan menengah universal, serta kurikulum yang lebih tepat. "Peran PGRI yang konstrukstif dan gigih dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan guru agar dilanjutkan dan ditingkatkan," SBY berpesan.
Terakhir, mengenai persoalan guru bantu dan guru honorer, Presiden menyampaikan bahwa tahun 2005 lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pengangkatan guru bantu dan honorer sebagai pegawai negeri sipil (PNS). "Tetapi sekarang ada masalah karena daerah-daerah dalam mengangkat pegawai dan guru honorer atau guru bantu tidak menghitung dengan cermat. Mari kita carikan solusinya, kita tata bagaimana proses pengangkatannya," kata SBY. [ded]
KOMENTAR ANDA