Camat & Lurah Diperintahkan Buat Posko Pengaduan BLSM

MBC. Camat dan lurah diminta untuk membantu Kantor Pos Medan dalam pendistribusian Kartu Perlindungan Sementara (KPS).

Hal ini dilakukan agar retur KPS yang belum disalurkan dapat diminimalisir.

Pasalnya dari 73.110 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kota Medan, sekitar 68.295 yang telah mendapatkan KPS. Artinya, masih terdapat sekitar 4.815 lagi yang belum mendapatkan KPS.

Selain itu seluruh kelurahan diharuskan membentuk posko pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan penyaluran KPS dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Demikian terungkap dalam rapat pembahasan penyaluran KPS dan BLSM di Kota Medan yang digelar di ruang rapat III Kantor Wali Kota Medan, Selasa (2/7/2013).

Dalam rapat yang dipimpin Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbag) Qamarul Fattah, tak seorang pun camat yang menghadirinya. Padahal menurut Qamarul, tujuan rapat ini digelar untuk mencegah terganggunya keamanan dan kekondusifan akibat ketidaklancaran penyaluran BLSM.

"Kita tidak ingin penyaluran BLSM di Kota Medan terganggu sehingga dapat menganggu keamanan dan kekondusifan yang selama ini sudah cukup baik. Sejumlah daerah kita lihat terjadi kericuhan akibat terganggunya penyaluran BLSM. Kita tidak mau hal itu terjadi di Kota Medan, makanya kita gelar rapat hari ini," kata Qamarul ketika mengawali rapat.

Apalagi, jelas Qamarul, Pemko Medan sudah menerima sejumlah keluhan dari masyarakat terkait penyaluran BLSM. Ada masyarakat yang mengaku seharusnya berhak mendapatkan BLSM justru tidak mendapatkannya.

"Tentunya keluhan seperti ini harus kita tampung. Kemudian keluhan itu ditindaklanmjuti dengan menyampaikannya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai pemerintah pusat," ungkapnya.

Untuk itu Qamarul minta kepada camat maupun lurah agar segera membentuk posko pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan KPS dan penyaluran BLSM.

"Saya minta pembentukan posko ini dilakukan secepatnya. Kalau bisa mulai hari ini, surat terkait instruksi pembentukan posko segera menyusul. Hal ini dilakukan untuk dapat menampung keluhan warga secepatnya," paparnya.[ans]