Di saat Gubsu Gatot Pudjo Nugroho menjelaskan proses penyerahan BLSM di Kantor Pos Medan berlangsung dengan tertib, lancar dan belum ada kendala serius. Sebanyak 2 unit angkutan kota, yang mengangkut belasan warga yang menyebut dirinya, Forum Orang Miskin (FORMIKOM) mendatangi DPRD Sumut.
Mereka meminta agar diikutsertakan menjadi penerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
"Pendataan warga miskin penerima BLSM masih diwarnai praktik kolusi," kata Koordinator Lipen Simanjuntak, Selasa (2/7/2013).
Lipen menyebutkan, proses pendataan di kawasan pemukiman mereka di Kelurahan Amplas, masih banyak warga miskin yang tidak terdata. Ironisnya, penerima BLSM disana sebagian merupakan pemilik rumah kontrakan yang notabene lebih mapan dibanding keluarga yang mengontrak rumah mereka.
"Ini yang terjadi disana, yang ngontrak nggak dapat sementara yang punya kontrakan dapat, gitu juga tukang kopek (pengupas) bawang nggak dapat, yang dapat justru toke bawangnya, ini kan nggak benar," ujarnya.
Dalam aksinya itu, mereka meminta agar pemerintah mendata ulang penerima BLSM di Sumut, mengalihkan. Jurubayar dari Kantor Pos ke bank dan pencabutan database orang miskin Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Sementara di kantor pos, Gubsu mengatakan saat ini ada beberapa warga yang belum mendapatkan BLSM karena kuota atau jumlah yang disalurkan tidak sebanyak jumlah RTS.
Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho meninjau penyerahan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahap pertama, Selasa (2/7/2013).
Dalam peninjauan di Kantor Pos Pusat Kota Medan, Gubsu banyak membantu warga yang kebingungan mengurus BLSM.
Gubsu dalam peninjauan BLSM didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumut Alexius Purba dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumut Jumsadi Damanik disambut Herman Kepala Area Ritel Sumatera Utara dan Aceh PT Pos Indonesia beserta jajarannya. [yhu]
KOMENTAR ANDA