Kasus penangkapan dua perwira Polri, yakni AKBP ES bersama seorang Kompol yang diduga terlibat makelar jabatan adalah sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan, apalagi terjadi menjelang HUT Polri. Untuk itu elit-elit Polri jangan menutup-nutupi kasus yang sudah tersebar di media massa ini. Tapi harus membukanya secara transparan dan terang benderang serta membawa keduanya ke pengadilan.
''Memang, makelar jabatan bukanlah isu baru di kepolisian. Meski sudah ada upaya dari Polri untuk memberantasnya, isu makelar jabatan tetap saja muncul. Adanya isu makelar jabatan kerap membuat perwira-perwira potensial menjadi putus asa. Sebab orang-orang tanpa prestasi tapi dekat dengan makelar jabatan dan kekuasaan bisa mendapat jabatan strategis. Sebaliknya perwira-perwira berprestasi yang tidak punya akses hanya gigit jari. Sistem kaderisasi Polri pun seperti ular, hanya melingkar-lingkar di kalangan perwira tertentu yang itu ke itu saja,'' papar Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) dalam siaran persnya yang diterima MedanBagus.Com, sesaat lalu.
Untuk itu, ujar Pane, Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri harus menjelaskan secara transparan tentang penangkapan anggota polisi yang terlibat makelar jabatan itu.
''Apalagi ada informasi yang menyebutkan bahwa yang menangkap makelar jabatan itu adalah anggota Polri mantan penyidik KPK. Jika itu benar, hal ini menunjukkan semakin ada upaya yang kuat dari internal Polri untuk membersihkan diri, membersikan Polri dari praktik makelar jabatan.''
IPW berharap KPK dan Kompolnas segera menelusurinya agar elit-elit Polri tak menyembunyikan kasus ini.
''Bagaimana pun kasus ini sangat mencoreng citra Polri. Kapolri harus memberi jaminan anggota polisi yang menangkap dan mengungkap kasus ini tidak dikorbankan, melainkan yang dilindungi. Justru polisi-polisi yang terlibat makelar jabatan harus disikat sampai habis dari tubuh Polri. IPW memberi apresiasi kepada anggota Polri yang berani menangkap dan mengungkap kasus ini.'' [ans]
KOMENTAR ANDA