
Hal ini disampaikan Divisi Advokasi Fitra Sumut, Irvan Hamdani kepada MedanBagus.Com, sesaat lalu, Selasa (25/6/2013).
"Dana sebesar itu bisa membangun 15 unit sekolah atau 145 unit perumahan rakyat type RSS," katanya.
Fitra Sumut menyayangkan, besarnya dana belanja modal pelayanan umum yang dibajak tersebut. Terlebih saat ini, pemerintah telah memutuskan kenaikan BBM yang dipastikan akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Untuk itu, pihaknya merekomendasikan agar kepala daerah memberhentikan pejabat pengadaan barang dan jasa yang dinilai tidak becus menyeleksi rekanan pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa dan meminta kementerian keuangan membatasi dana transfer ke daerah yang berbentuk belanja modal fasilitas umum bagi daerah yang terbukti melakukan penyimpangan.
"Hal ini harus segera dilakukan, agar pembajakan dana itu tidak terjadi lagi," ujarnya.[ans]
KOMENTAR ANDA