MBC. Sebanyak 79,1 persen publik tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Hanya 19,10 persen yang menyatakan bahwa mereka setuju denggan kebijakan pemerinttah menaiikkan harga BBM.
Temuan ini didasarkan hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia terhadap 1.200 responden menggunakan metode multisage random sampling pada 18-20 Juni 2013 dengan margin error 2,9 persen.
Besarnya penolakan publik atas rencana kenaikan harga BBM bukan tahun 2013 ini saja. Menurut peneliti LSI, Adjie Alfaraby pada tahun 2005 rencana kenaikan BBM penolakannya mencapai 82,3 persen. Sementara tahun 2008 (75 persen) dan 2012 (86,6 persen).
"Masyarakat yang menolak merata, baik di kota atau desa, kaya atau miskin, pemilih oposisi, bahkan pemilih koalisi termasuk Demokrat mencapai 77,56 persen," beber Adjie saat konferensi pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Minggu (23/6/2013).
Adjie memaparkan, penolakan dari pemilih Golkar mencapai 80,8 persen, PPP (82 persen), PKB (85 perrsen), PAN (66,2 persen) dan PKS (82,5 persen). Kebanyakan responden yang menolak merupakan masyarakat berpendidikan rendah, perempuan dan tinggal di pedesaan. Menuruut Adjie alasan penolakan ini logis karena sebagian besar dari mereka adalah ibu rumah tangga.
"Soalnya 71,1 persen publik mengggunakan premium, mereka jelas menolak," terangnya.[rmol/hta]
KOMENTAR ANDA