Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai kembali melakukan standar ganda. Setelah sebelumnya partai dakwah ini menolak kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, tapi di satu sisi ingin tetap menjadi bagian dari pemerintahan.Kini, partai pimpinan Anis Matta ini kembali melakukan kebijakan yang terbilang nyeleneh dengan kebijakan awal mereka menolak kenaikan BBM, yaitu mendukung adanya program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Menurut peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby, penolakan kenaikan BBM oleh PKS memang tidak menguntungkan partai itu. Lantaran publik menilai penolakan PKS ini didasari atas kekesalan PKS yang tersandung kasus kuota daging sapi impor. Pun begitu, standar ganda yang ditunjukkan PKS bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi partai itu.
"PKS bisa menjadikan BLSM sebagai komditi iklan pro rakyat dan dianggap paling berjasa dengan ikut memberikan uang tunai, ini bisa dimanfaatkan untuk 2014," tegas adjie kepada wartawan di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Minggu (23/6/2013).
Menurut adjie, standar ganda soal BBM dan BLSM yang dilakukan PKS jelas memicu sinisme dan antipati dari partai koallisi pemerintah lainnya. Tak pelak sikap ini juga menjadikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua Setgab Koalisi semakin sempoyongan mengadapi PKS.
Wacana mengeluarkan PKS dari koalisi, lanjutnya, bisa menjadi blunder politik bagi partai koalisi termasuk Demokrat dan Presiden SBY. Pasalnya, penolakan terhadap BBM adalah isu populis yang diinginkan oleh mayorittas publik.
"Jadi jika PKS dikeluarkan dari kooalisi pemerintahan karena menolak kenaikan BBM, bisa saja sentimen positif akan diraih PKS. Makanya saya yakin SBY takut," demikian Adjie. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA