Mengherankan. Dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa dan rakyat, pemerintahan SBY-Boediono terlihat sangat panik sehingga kalap menggunakan Polri sebagai alat kekuasaan."Pemerintah jangan terlalu kalap merespons aspirasi kawan-kawan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Saya melihat dalam penanganan demonstrasi terkesan begitu kalap betul. Ada apa di balik kekalapan ini?" kata anggota Komisi IIII DPR, Ahmad Yani, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu sore (22/6/2013).
Dia tegaskan bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan hadir tanpa gerakan mahasiswa yang menggelindingkan arus reformasi tahun 1998.
"Begitu sadis jika aktivis mahasiswa itu dilabeli sebagai perusuh," tegasnya.
Dia menerangkan bahwa kewenangaan pemerintah adalah menaikkan harga BBM. T api hak mahasiswa juga untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Mahasiswa, lanjutnya, mengartikulasikan kepentingan masyarakat.
"Beginilah operasional demokrasi. Tapi saya tidak tahu jika pemerintahan SBY ingin mengembalikan era otoritariansime," sesal Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR ini.
"Saya mengimbau kepada Polri sebagai mitra kerja di Komisi III, agar lebih arif dan bijaksana dalam merespons aksi mahasiswa. Kedudukan Polri bisa seperti saat ini karena, salah satunya, hasil perjuangan mahasiswa," tambahnya.
Terkait aksi mahasiswa yang bergulir hingga Sabtu dinihari tadi, Ahmad Yani menilai tidak benar tudingan yang menyebut mereka anarkis. Dia yakin gerakan mahasiswa masih di batas normal.
Ahmad Yani sendiri adalah anggota DPR yang secara pribadi mengaku tidak setuju kenaikan BBM, namun belakangan terpaksa menyerah pada keputusan fraksinya di DPR mendukung kebijakan pemerintah ini. [ans]
KOMENTAR ANDA