Walau faktanya terdapat kekurangan di sana-sini, pemerintah yakin tingkat akurasi penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat alias BLSM semakin baik. Karena, setiap penerima telah dibekali dengan Kartu Perlindungan Sosial atau KPS yang tidak bisa dipalsukan dengan sistem barcode.Hal ini disampaikan Tifatul saat menghadiri pembagian BLSM kepada masyarakat miskin di kota Medan, Sabtu (22/6/2013).
"Sejak dilakukan PPLS (Program Pendataan Perlindungan Sosial) oleh BPS pada tahun 2011, by name by address, maka peluang salah sasaran atau penyimpangan BLSM semakin kecil," ujar Tifatul dalam rilis yang diterima redaksi.
Menkominfo juga menjelaskan bahwa kartu KPS tidak bisa dipindahtangankan atau diijonkan, sehingga target 25 persen penduduk miskin dan hampir miskin (sekitar 65 juta orang) dari BLSM diharapkan tepat sararan. Program kompensasi berupa BLSM, BSM, Raskin, PKH untuk meringankan dampak inflasi bagi masyarakat miskin akibat pengurangan subsidi BBM.
"Memang, diperkirakan kenaikan harga BBM ini akan memiliki pengaruh inflasi selama tiga bulan, makanya diberikan empat bulan BLSM," jelas Tifatul.
Tifatul menambahkan, untuk antisipasi lonjakan harga menjelang bulan puasa dan Lebaran, maka akan dilakukan operasi pasar serta pembicaraan dengan produsen bahan pokok agar tidak menaikkan harga.
"Tahap pertama ini, BLSM akan dibagi di 14 kota, Insya Allah sampai akhir bulan Juni ini sudah menjangkau seluruh provinsi,: tegas Tifatul.
Dia menggarisbawahi, sebenarnya subsidi BBM akan terus diberikan tapi dikurangi besarannya dari Rp 4.500 menjadi Rp 3.000 per liter.
"Kalau subsidi dicabut semua, tentu harga rata-rata BBM akan menjadi Rp 9.000 per liter. Tapi keputusannya, harga jual Solar menjadi Rp 5.500 dan Premium menjadi Rp 6.500 per liter. Artinya subsidi masih terus, tapi dikurangi sedkit," pungkas Tifatul. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA