Pemerintah sengaja mem-fait accompli di tengah masyarakat dengan menaikkan harga BBM. Padahal masih banyak cara lain yang dapat ditempuh untuk mengurangi subsidi BBM tanpa perlu menaikkan harga jual.
Demikian disampaikan peneliti Economics Industry and Trade (Econit) Hendri Saparini dalam diskusi 'Jika Tata Kelola Migas Dibenahi, Harga BBM Tidak Harus Tinggi' di kantor GMKN Jalan Kemiri, Menteng Jakarta, Kamis (20/6/2013).
"Kalau mengurangi subsidi BBM di dalam APBN kita jalannya banyak. Salah satunya Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) kita per tahun lebih dari Rp 40 triliun. Kalau itu digunakan untuk BBM, selesai," katanya.
Hendri menambahkan, subsidi BBM dipengaruhi oleh jumlah produksi dan volume. Karenanya, apabila dilakukan koreksi terhadap kebijakan produksi dan volume, maka besaran subsidi di dalam APBN akan turun.
Namun, selama ini pemerintah justru memilih cara mengurangi subsidi BBM dan menaikkan harganya. Tanpa berupaya mencari cara lain untuk mengatasi bengkaknya anggaran subsidi.
"Mestinya kan pemerintah minta dukungan publik bagaimana mengurangi salah satunya para broker minyak. Tapi, memang karena tujuannya adalah membawa BBM kepada harga pasar untuk melanjutkan agenda liberalisasi di sektor migas," jelas Hendri. [ans]
KOMENTAR ANDA