Dukungan yang diberikan Partai Golkar terhadap kebijakan pemerintahan SBY menaikkan harga BBM tidak gratis. Imbalannya, pemerintah menganggarkan dana Rp155 miliar untuk mengganti kerugian korban luapan lumpur Lapindo, pada pasal 9 pada APBN-Perubahan 2013.
"Saya rasa ada korelasi antara dukungan Golkar terhadap APBN-P 2013 dengan pasal 9. Tetapi, apakah pasal 9 ini dijadikan pra kondisi bagi Golkar untuk berikan dukungan, kita bisa menyampaikan dugaan. Tapi korelasinya pasti ada," jelas politisi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Menurut Hendrawan, pasal 9 APBN-P 2013 menguntungkan Partai Golkar karena pemerintah memberi tambahan dana untuk menangani tragedi lumpur Lapindo. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang juga pemilik Bakrie Group bertanggung jawab atas tragedi yang menenggelamkan Kota Sidoarjo, Jawa Timur.
"Munculnya lumpur ini karena kelalaian saat mengebor. Tentu kita tidak bisa menjadikan tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah dengan konsekuensi APBN yang menanggung," ujar anggota Komisi VI DPR ini.
Hendrawan menambahkan, di dalam dunia politik hal seperti itu biasa terjadi. Setiap kali ada anggaran perubahan, parpol ingin memanfaatkan peluang untuk merealisasikan kepentingan poltiknya.
"Kan saat di paripurna disebut-sebut suara Golkar suara rakyat, tapi kali ini berbeda suara Golkar beda dengan suara rakyat," tegasnya sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Sebelumnya diduga ada kesepakatan "hitam" antara SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang juga bos besar Lapindo, terkait alokasi anggaran Rp 155 miliar dalam APBN-P 2013 yang digunakan untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). [ans]
KOMENTAR ANDA