Pengesahan APBN-P diduga ada deal hitam antara Ketua Umum Partai Golkar dan partai Demokrat. Demikian mantan Menko Perekonomian di era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Rizal Ramli mengatakan pada wartawan, Selasa (18/6/2013) di Jakarta.Dalam keterangan persnya, Rizal Ramli menduga ada dua deal-deal atau kesepakatan hitam terkait deal PT Lapindo dan penjualan PT Newmont.
Untuk itu ia meminta Presiden SBY menjelaskan kenapa ada kesepakatan Rp 165 miliar dalam APBN-P 2013 yang disahkan dalam paripurna DPR itu, dan kenapa Menko Perekonomian Hatta Rajasa membatalkan kesepakatan mantan Menkeu Agus Martowadojo dalam penjualan PT Newmont dan dialihkan ke ARB. Itukah deal-deal hitam untuk golkan kenaikan harga BBM?
Kalau itu benar, berarti ada peluang untuk melakukan korupsi secara berjamaah-bersama-sama dalam pengesahan RAPBN-P tersebut. Padahal, negara tak harus melakukan perubahan terhadap RAPBN, dan tak perlu ada RAPBN-P selama tidak ada gejolak atau krisis ekonomi global luar biasa, yang benar-benar mengancam ekonomi negara ini. Kalau ARB maju sebagai capres 2014, apakah capres model seperti ini yang akan memimpin bangsa ini.
"Tokoh semacam ini justru memiliki beban berat terhadap dirinya sendiri, dibanding memikirkan rakyat dan negara. Terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan untuk dirinya sendiri. Jadi, bangsa ini tak butuh pemimpin yang banyak masalah yang akan menjadi beban rakyat dan negara."
Dengan demikian, jika ARB terpilih sebagai presiden 2014, maka akan memanfaatkan uang negara untuk menyelesaikan bebannya sendiri. Oleh sebab itu sebagai teman, Rizal mengingatkan bahwa bahwa rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin yang memiliki banyak masalah, yang akan menjadi beban rakyat dan negara.
"Capres yang banyak masalah tak akan pernah memikirkan rakyat dan negara, melainkan akan sibuk menyelesaikan masalah dirinya sendiri yang bertumnpuk," tutur Rizal Ramli.
Menyinggung aparat kepolisian Rizal memuji keberanian mahasiswa yang demo menolak kenaikan harga BBM, karena gerakan tersebut secara murni, dan tanpa dikoordinir dan dikomando oleh siapapun. Namun, dirinya menyesalkan tindakan aparat yang represif dan anarkis dengan melepaskan tembakan, sehingga menimbulkan korban jiwa mahasiswa.
"Kami menyesalkan tindakan aparat yang berlebihan menghadapi demo mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Penembakan itu tidak perlu dilakukan karena demo dilakukan secara damai. Untuk itulah maka revisi UU Kepolisian harus segera dilakukan, agar kepolisian berada di bawah Kemendagri dan bukan langsung di bawah presiden," tegas Rizal. [ded]
KOMENTAR ANDA