
Menurutnya persoalan ini menjadi bahan tersendiri bagi Kementerian untuk mengevaluasi kinerja mereka. Terkait kasus hukum mereka, Gamawan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
"Menurut catatan kami (Kementerian Dalam Negeri-red), ada 296 Kepala Daerah yang terjerat kasus hukum. Itu menjadi catatan kami dan akan kita evaluasi," terangnya kemarin Senin (17/6/2013) usai melantik Gatot sebagai Gubernur Sumut.
Menurut Gamawan, pemerintah melalui instansi terkait tiap tahun memeriksa seluruh anggaran yang dikeluarkan Kepala Daerah dalam menjalankan program di masing-masing wilayah mereka. Dengan begitu, dana yang mereka keluarkan benar-benar terealisasi dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Meskipun banyak Kepala Daerah yang tersangkut hukum, Pemerintah tetap audit pengeluaran mereka. Kita lihat bukti nyatanya agar tidak terjadi pembohongan publik," tambahnya. [ded]
KOMENTAR ANDA