Fraksi PKS Siap Hadapi Voting

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan siap menghadapi voting dalam pengambilan keputusan pengesahan RUU APBN Perubahan 2013 para rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (17/6/2013).

"Jika pada rapat paripurna lanjutan pada malam ini tidak mencapai musyawarah mufakat kami siap menghadapi voting, baik voting per fraksi maupun voting perorangan," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Hidayat Nur Wahid, di Gedung MPR/DPR/DPD RI.

Menurut Hidayat, sikap Fraksi PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM sehingga tidak perlu ada bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Sikap Fraksi PKS tersebut, kata dia, sudah merupakan keputusan rapat Majelis Syuro dan Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) PKS yang bersifat mengikat.

"Karena itu, Fraksi PKS akan bersikap konsisten menolak usulan kenaikan BBM," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini menegaskan, pada rapat paripurna DPR RI yang mengagendakan pengesahan RUU APBN Perubahan 2013 hari ini, Fraksi PKS menyampaikan postur APBN Perubahan alternatif, dengan hitungan BBM yang tidak perlu naik, tapi perlu melakukan langkah meningkatkan sumber-sumber pemasukan negara tanpa membebani rakyat.

Hidayat mencontohkan, jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsdi maka dampaknya terjadi inflasi yang dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

"Jika pemerintah memberikan BLSM hanya membantu 15 juta jiwa rakyat miskin dan hanya dalam waktu tiga bulan, padahal orang miskin di Indonesia lebih dari 50 juta jiwa. Ini berarti tidak adil," katanya.

Anggota Majelis Syuro PKS ini menuturkan, Fraksi PKS mengusulkan solusi dengan meningkatkan penerimaan negara yang tidak membebani rakyat, seperti menaikkan pemasukan dari sektor pajak, seperti pajak kendraan bermotor.

Hidayat menilai, dalam UUD 1945 pasal 33 mengatur bahwa, fakir miskin dipelihara negara sehingga bantuan yang diberikan pemerintah untuk rakyat miskin bukan sementara, tapi seterusnya.

"Jika pemerintah hanya memberikan bantuan untuk rakyat miskin hanya sementara menjelang pemilu, maka bisa terkait dengan kepentingan politik," katanya. [ant/hta]