Presiden PKS Anis Matta tetap bersikukuh menolak kenaikan harga BBM yang diwacanakan partai koalsinya. Menurut Anis, dalam debat publik yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu, sementara terkait menteri yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada SBY, apakah melanjutkan masa jabatan mereka atau tidak. Karena Presiden memiliki hak mutlak.
"Tahun lalu kita (Partai PKS-red) juga menolak kenaikan harga BBM, begitu juga tahun ini. Tapi di tahun 2005 dan 2007 kita menerima kenaikan harga BBM. Karena waktu itu pemerintah punya kebijakan komprehensif untuk memperbaiki energi ditingkatan hulu, berbeda dengan kali ini," terangnya kepada MedanBagus.Com di Medan, Senin (17/6/2013).
Lebih lanjut Anis, berbeda pendapat itu hal yang wajar. Seperti yang terjadi saat ini, dimana partainya selalu berbeda pendapat dengan partai koalisi lainnya, sepanjang kebijakan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat.
"Kalau berbeda pendapat sering kita lakukan, misalnya kasus century, penetapan ke istimewaan Provinsi Jogjakarta, kenaikan harga BBM tahun lalu dan tahun ini. Tetapi sepanjang perbedaan itu semua urusan lancar-lancar saja. Kita juga harus belajar menjadi negara demokrasi yang dewasa yang gampang dipecah belah hanya karena sebuah perbedaan," urainya.
Dalam kesempatannya, Anis juga membantah jika sikap penolakan PKS terhadap wacana kenaikan harga BBM untuk pencitraan di 2014.
Menurutnya sikap ini murni. Karena Anis menganggap, pemerintah memiliki segudang masalah khususnya pada kebijakan energi di sektor hulu yang harus segara diatasi dengan bijak. [ans]
KOMENTAR ANDA