Rezim SBY-Boediono dinilai telah mengadu domba rakyatnya sendiri, dengan mengatakan sepuluh persen orang kaya di Indonesia harus dihukum karena ikut menikmati subsidi bahan bakar minyak (BBM)."Kalau menjadi kaya itu salah ya tangkapin saja orang-orang kaya. Jangan bilang untuk keadilan maka sepuluh persen orang kaya akan dihukum dengan cara mencabut subsidi BBM," kata Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98 Adian Napitupulu dalam jumpa pers bersama menolak kenaikan harga BBM di restoran Pondok Penus, Cikini Jakarta, Minggu (16/6/2013).
Menurutnya, pemerintah ingin menghukum 10 persen orang kaya penikmat BBM murah dengan cara membunuh 90 persen rakyat miskin. Padahal, tugas pemerintah adalah menyiapkan seluruh kebutuhan rakyat dengan mudah dan murah tanpa membedakan jumlah gaji, ukuran rumah, jenis kendaraan, jumlah rekening dan sebagainya.
Bahkan, lanjut Adian, tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah besaran biaya produksi BBM jenis premium per liternya. Sehingga, tidak diketahui apakah benar selama ini pemerintah memberi subsidi untuk BBM jenis itu.
Dia menengarai, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM karena kegagalan dalam mengelola keuangan negara.
"Data Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa 30 persen dari APBN selalu bocor tiap tahun. Artinya ada Rp 400 triliun dari anggaran Rp1.600 triliun yang bocor entah ke mana," jelas Adian sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online. [ans]
KOMENTAR ANDA