Selama sembilan tahun menjadi presiden, kepemimpinan SBY dinilai jauh dari amanat konstitusi. Pasalnya, berbagai kebijakan yang dibuat justru merugikan rakyat dan jauh dari kemandirian berbangsa."Dia tidak memiliki konsepsi pemerintahan yang dibangun untuk kesejahteraan rakyat. Segala sesuatu dilakukan berdasar kepentingan asing yang ingin terus beroperasi di Indonesia,'' kata Ketua Umum Relawan Pembela Demokrasi (Repdem) Masinton Pasaribu dalam jumpa pers bersama menolak kenaikan harga BBM di restoran Pondok Penus, Cikini Jakarta, Minggu (16/6/2013).
Menurutnya, sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, pemerintahan SBY tidak pernah melakukan upaya terobosan untuk menambah penerimaan negara, menasionalisasi tambang, atau memperbaiki struktur birokrasi. Akibatnya, segala kegagalan pemerintah dibebankan kepada rakyat, yang salah satunya dengan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk menutupi kebocoran anggaran negara.
''Selama sembilan tahun rakyat selalu dijadikan beban. Sehingga, ketika terjadi krisis di luar negeri selalu dilakukan kebijakan pencabutan subsidi. Dari sisi penerimaan negara atau pertumbuhan ekonomi juga tidak pernah terealisasi,'' jelas Masinton yang juga caleg DPR RI dari PDI Perjuangan. [ans]
KOMENTAR ANDA