Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan keputusan yang dipaksakan pemerintah. Pemaksaan kebijakan ini dilakukan lantaran pemerintah Indonesia telah berjanji kepada pihak pemodal asing untuk menghilangkan subsidi BBM."Pertemuan APEC tahun lalu pemerintah SBY telah berjanji akan mengurangi subsidi BBM. Dalam pertemuan APEC bulan depan pemerintah akan memaksakan penghapusan subsidi itu karena dia harus memenuhi janjinya kepada rezim internasional," ungkap Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng dalam jumpa pers menolak kenaikan harga BBM di restoran Pondok Penus, Cikini Jakarta, Minggu (16/6/2013).
Dia menjelaskan, alasan yang disampaikan pemerintah bahwa APBN akan jebol karena subsidi BBM bukan kenyataan sebenarnya yang dihadapi pemerintah. Melainkan utang luar negeri yang besar dan tidak diatasi dengan baik. Sehingga, subdidi BBM seharusnya tidak menjadi persoalan, kalau masalah utang dapat diatasi dengan semacam moratorium dan sebagainya.
"Itu alasan-alasan palsu dan tidak sesuai dengan kondisi objektif kita. Mengalihkan subsidi BBM ke infrastuktur itu alasan bohong karena konsep infrastruktur seperti MP3EI sudah diserahkan ke pihak swasta. Sehingga, tidak benar kalau pemerintah mencabut subsidi BBM maka dananya dialihkan ke proyek infrastruktur," jelas Salamuddin.
Ditambahkannya, pemerintah tidak memiliki landasan moral apapun dalam mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Karena kebijakan itu sangat membebani rakyat, dan menutupi pemerintahan yang korup. [hta]
KOMENTAR ANDA