Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) dan eksponen Aktivis '98 beraudiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI, Kamis (13/6/2013). Kedua komponen masyarakat ini menyampaikan persamaan sikap dengan PKS dalam menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid didampingi sejumlah anggota fraksi, menerima rombongan PB HMI dan aktivis '98.
Rombongan PB HMI dipimpin Ketua Umum, Muhammad Arif Rosyid Hasan. Sedang Aktivis 98 dikomandoi Ubedillah Badrun, yang juga mantan Ketua BEM IKIP Jakarta (Sekarang UNJ).
Dalam audiensi, Arif Rosyid menyampaikan, kehadiran para pengurus HMI adalah sebagai sharing partner dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM.
HMI melihat PKS adalah partai yang konsisten menolak kenaikan harga BBM. Karena itu, HMI ingin mengawal agar PKS tetap konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat.
Meski menyadari ada aspek politis di balik pengambilan keputusan untuk mendukung atau menolak kenaikan harga BBM, HMI berupaya menggunakan akal sehat dalam melihat urgensi menaikkan harga BBM. Dari beragam kajian yang dilakukan, HMI berkesimpulan, saat ini harga BBM bersubsidi belum perlu dinaikkan.
"Jadi kalau PKS menolak kenaikan harga BBM, kami ingin mengatakan kepada PKS 'you are not alone'. Karena kami juga menolak kenaikan," tandas Arif.
Senada dengan HMI, rombongan Aktivis 98 juga menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, mereka menyebut menaikkan harga BBM sama dengan menyengsarakan rakyat dan melanggar konstitusi UUD 1945.
Dalam pernyataan sikapnya, Aktivis 98 menyebut, kenaikan harga BBM berpotensi menaikkan jumlah rakyat miskin menjadi 13 persen atau bertambah 4-5 juta jiwa. Sementara, BLSM yang dijanjikan akan diberikan sebagai kompensasi, dinilai tidak memberi efek positif bagi penderitaan rakyat. Secara sistemik, juga akan menambah utang negara sehingga total utang RI bisa mencapai hampir 2.200 triliun.
"Dengan segala argumentasi itu, para aktivis 98 yang dulu menjadi aktor penting dalam lahirnya era reformasi ini menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena berpotensi besar meningkatkan kesengsaraan rakyat dan melanggar konstitusi," tulis Aktivis 98 dalam pernyataan sikapnya. [hta]
KOMENTAR ANDA