Delegasi pemerintah yang dikirim ke Jeddah untuk mengawasi proses amnesti dan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) tenaga kerja Indonesia TKI, dipertanyakan. Yang mengherankan juga soal ikut sertanya Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, sebagai pimpinan delegasi."Saya heran dalam delegasi pemerintah yang dikirim pemerintah ke Jeddah kok ada Denny Indrayana," kata anggota Komisi IX, Rieke Diah Pitaloka, pada diskusi bertema "Tragedi KJRI Jeddah, Siapa Bertanggungjawab" di gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Dia juga mempertanyakan target misi delegasi yang diutus pemerintah. Apakah untuk menyelesaikan paspor saja atau kemudian melakukan langkah politik, seperti melobi pemerintah Arab Saudi. Menurut politisi perempuan PDI Perjuangan ini, langkah diplomatik harus dilakukan delegasi tersebut.
"Pemerintah seharusnya bukan tukang ketik. Tapi kehadiran utusan pemerintah ke sana harus membuat langkah politik dan diplomatis," tegas Rieke sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Menurut Rieke, salah satu yang harus dibicarakan delegasi itu dengan pemerintah Arab Saudi adalah seputar Surat Perjalanan Laksana Paspor. Sejauh ini pemerintah Arab Saudi belum mengakui SPLP dan meminta paspor lama TKI.
Sementara paspor lama banyak yang ditahan para majikan TKI.
"Jadi, jika pemerintah Saudi serius dengan amnesti, harus diberi keringanan dengan SPLP," ucapnya. [ans]
KOMENTAR ANDA