Komisi B DPRD Medan menyayangkan serapan anggaran yang sangat minim di SKPD Badan Lingkungan Hidup (Kaban LH-red) Kota Medan. Sebagaimana yang disampaikan Kaban BLH Kota Medan Ir Arief Tri Nugroho terkait realisasi serapan keuangan hingga akhir Mei masih sekitar 10 persen dari anggaran belanja langsung Rp9,9 miliar TA 2013.Bahkan, penilain miring juga disampaikan anggota komisi B DPRD Medan M Yusuf saat rapat dengar pendapat (RDP) di kantor gedung dewan, Kamis (13/6/2013). Dia menilai kinerja BLH Medan sangat lemah sehingga dikuatirkan akan menambah persoalan baru.
Namun, Kaban LH Medan Arif Trinugroho tidak terima ketika dituding kinerjanya lemah.
Tapi ketika anggota dewan lainnya menyebutkan bukan lemah melainkan “lembut”, Arif tampak tersenyum sipu.
"Bukan kami lemah, namun ada beberapa kendala sehingga membuat serapan anggaran masih minim," cetus Arief membela diri.
Arief menegaskan, pihaknya tidak berani melakukan kegiatan sebelum SPD terbit.
Bahkan, kata Arif, pihaknya juga menerima surat edaran maupun lisan dari atasannya (Walikota Medan-red) supaya melakukan efisiensi anggaran. Namun pengertian efisiensi anggaran tersebut yakni harus membatalkan kegiatan sekitar 20 persen.
Masih menurut Arif Trinugroho, pihaknya mengaku sedikit mengalami kendala terkait peningkatan kinerja bagi staf di BLH Kota Medan. Minimnya tenaga SDM dan ketiadaan dana monitoring, seperti dana monitoring tahun 2012 yang lalu belum cair.
Tidak itu saja, sambung Arief, kendaraan dinas sebagai sarana transportasi juga tidak mendukung.
Mendengar penjelasan pihak BLH Medan, anggota komisi Juliaman Damanik sangat menyayangkan kinerja BLH yang lemah.
Juliaman sangat tidak setuju jika nantinya anggaran di BLH terjadi Silpa karena ketidakmampuan mengelola anggaran.
Sedangkan, sekretaris komisi B DPRD Medan Bahrumsyah mengatakan, DPRD Medan sangat tidak setuju jika kegiatan jenis apapun dibatalkan apalagi yang sebelumnya sudah ditetapkan APBD dan diperjuangkan anggota Dewan.
"Pada prinsipnya kita setuju jika efesiensi anggaran dilakukan namun harus ada out putnya," ujar Bahrumsyah.
Sama halnya dengan Surianda, menyebutkan tidak setuju jika dilakukan efisiensi anggaran tanpa dilakukan kegiatan.
"Kita tidak mau ada politik pemanis APBD. Seharusnya efisiensi anggaran itu dengan meminimalisir anggaran dengan out put yang maksimal," ujar Surianda.
Dalam RDP itu dipimpin Ketua Komisi B DPRD Medan Srijati Pohan didampingi, HT Bahrumsyah, Salman Alfarisi, Juliaman Damanik, Yahya Payungan Lubis, Surianda Lubis, M Yusuf dan Paulus Sinulingga. Sedangkan pihak BLH dihadiri Kaban BLH Ir Arief Trinugroho didampingi stafnya Gultom dan Zega. [ans]
KOMENTAR ANDA