Kelompok pro pemerintah menyambut baik kabar yang menyebut Presiden SBY sudah menandatangani surat pemecatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi.Koordinator Aliansi Rakyat Untuk SBY (ARUS), Akhmad Suhaimi, mengatakan, sikap politk PKS sudah jelas menunjukkan mereka bukan lagi bagian dari koalisi Setgab.
Partai dakwah itu dinilai jauh dari menjalankan komitmen koalisi. Bahkan, PKS lebih oposan dari partai non koalisi, khususnya terkait kenaikan harga BBM.
''Saya heran, partai seperti PKS kok tidak bisa dipegang komitmennya. Jika PKS tidak bisa memegang teguh komitmen koalisi yang bahkan telah ditulis dan ditandatangani bersama Presiden SBY, bagaimana PKS bisa menjaga komitmen dengan rakyat?" lontar Suhaimi Rabu (12/6/2013).
Jika PKS dengan mudah mengingkari janji koalisi, sambung Akhmad, tentu PKS akan lebih mudah mengingkari komitmen dengan rakyat. Menurut dia, inilah pelajaran bagi parpol peserta koalisi dan pelajaran bagi rakyat untuk tidak terlalu percaya PKS.
''PKS menutupi ambisi politiknya dengan jargon kerakyatan dalam menolak kenaikan harga BBM. Saya menilai, bagi PKS, berkhianat itu biasa,'' tegasnya.
Untuk itu, tambahanya sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, PKS layak dikeluarkan dari koalisi. Presiden SBY pun mesti segera mengganti kader-kader PKS yang mengisi pos menteri kabinet. [ans]
KOMENTAR ANDA