post image
KOMENTAR
Ketua DPP PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, menegaskan partainya tetap menolak kenaikan harga BBM berubsidi. Karena banyak sektor yang bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan pemotongan subsidi BBM.

"Sikap PDIP sangat jelas soal BBM. Dari kenaikan BBM ini, defisit negara itu 25 triliun, untuk bayar kompensasinya Rp 11,6 triliun, lalu untuk infrastruktur berapa? Jadi kenaikan BBM ini tidak menyelesaikan masalah jangka panjang," ujarnya di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selasa, (11/6/2013).

Bahkan, menurut Maruarar sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi sehingga harga akan naik dan dampaknya pengangguran baru akan banyak karena perusahaan melakukan efisiensi.

"Kenapa kita mau ambil resiko itu? Padahal konsepnya hanya untuk 5 bulan saja," sambungnya.

Namun, PDIP tidak hanya sekedar menolak. Disebutkan Maruarar, partainya menawarkan alternatif lain pemerimaan negara selain dari pemotongan harga bbm.

"Kita tawarkan solusi. Kita tinggal cari duit Rp 30 triliun. Dari utang nggak mungkin karena sudah banyak. Jadi kita tolak. Opsi kedua adalah penghematan. Dari audit BPK, ada pemborosan pemerintah Rp 8 triliun. Janganlah pemborosan itu," sambungnya.

Opsi ketiga, disebutkan Maruarar adalah dari sumber penerimaan baru. Opsi inilah yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah.

"Padahal jumlahnya sangat signifikan. Contohnya bea keluar batubara tahun lalu itu potensinya adalah Rp40 triliun. Artinya kita opportunity lost kehilangan Rp40 triliun."

Selain itu, maksimalisasi juga bisa dilakukan dalam hal cukai alkohol, minuman soda, bumbu penyedap hingga rokok. "Rokok itu potensinya Rp10 triliun. Saya buktikan rokok ada yang 1 rokok 20 M batang produksinya pertahun. Kalau dinaikkan 100 perak aja berarti ada 2 T dari satu batang."

Menurut Maruarar, banyak kepentingan di balik kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah. "Kita yakin menolak. Kita akan dukung pemerintah kalau naikkan cukai rokok, cukai minuman alkohol hingga pangkas perjalanan dinas. Saya ajak pemerintah dengan cara-cara yang pro rakyat," tandasnya. [ans]

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi