Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia kembali diminta segera direalisasikan oleh lembaga DPR RI. Pembentukan Timwas TKI karena pengaruh politis DPR sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah lintas sektoral dan lintas nasional terkait masalah TKI."Penyelesaian masalah TKI yang menumpuk ini dapat diakselerasi jika DPR dapat memaksimalkan hak pengawasannya secara intensif," ujar Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah, Senin (10/6/2013).
Jelas Poempida, baru saja dua minggu lalu ia menanyakan soal proses amnesti bagi TKI yang "overstay" di Saudi Arabia saat Raker Komisi IX dengan Menakertrans. Dan Minggu lalu ia pun menanyakan kepada BNP2TKI hal yang sama, saat pembahasan RAPBN-P 2013.
"Saya pun telah melaporkan adannya 300-an TKI yang terkatung-katung di Saudi Arabia," ungkap politisi muda asal Partai Golgar itu.
Namun, respon yang tegas tidak juga kunjung datang dari kedua lembaga yang berwenang dalam masalah TKI ini.
Sepengetahuan Poempida, demo TKI di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Arab Saudi sudah terjadi beberapa bulan terakhir ini. Pembakaran KJRI nampak sebagai puncak amarah para TKI yang tidak juga jelas status mereka.
"Ini jelas menambah tumpukan masalah TKI yang tak kunjung terselesaikan," tandas Jeddah, Arab Saudi. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA