Sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) wajib mendukung rencana kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Penolakan atas kebijakan tersebut menunjukkan ketidakjelasan sikap dan posisi politik PKS."Jenis kelamin politik PKS tidak jelas," ujar pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (9/6/2013).
Menurut dia, PKS harus keluar dari koalisi karena koalisi dimaksudkan untuk mendukung pemerintah dalam meloloskan kebijakan di parlemen.
"PKS harus segera menarik tiga menterinya dari kabinet. Itu baru jelas dan kelihatan ada prinsip," imbuh dia.
Lebih lanjut Boni menambahkan, Partai Demokrat harus berani melepas PKS dari koalisi. Sikap politik PKS yang tidak sejalan karena tidak mendukung kebijakan pemerintah cukup jadi alasan bintang mercy bersikap tegas.
Namun dia melihat PKS dan Demokrat saling sandera sehingga disatu sisi Demokrat tak berani melepas PKS, di sisi lain PKS tetap berada di koalisi sekalipun mereka selalu bersikap beda.
"PKS disandra Demokrat terkait kasus-kasus hukum, Demokrat juga disandra terkait kasus besar yang berpotensi meng-kpk-kan elitenya. Kalau tidak saling sandra, tidak mungkin diantara keduanya tidak ada yang tegas," demikian Boni. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA