Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai ketua koalisi diragukan bisa mengambil langkah untuk mengeluarkan PKS dari Sekretaris Gabungan (Setgab). Meski PKS kerapkali nakal dan menyimpang dari kebijakan pemerintah dan keputusan bersama para anggota koalisi, SBY tetap tak akan berani tendang PKS dari Setgab.
"Saya ragu dan hampir sulit ya, SBY berani memberi sanksi kalau PKS selalu berubah berada diluar kebijakan pemerintah," kata pengamat politik, Hanta Yudha usai menjadi pembicara di sebuah diskusi yang diselenggarakan di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2013).
Menurut dia, sebagai pemimpin Setgab seharusnya SBY bisa bertindak tegas untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. Apalagi keputusan partai dakwah itu untuk menolak kenaikan BBM sudah jelas menyimpang dari kesepakatan koalisi.
"SBY sebagai pimpinan setgab harus tegas keluarkan PKS dari koalisi. Ganti tiga menteri PKS. Itu yang kita ragukan," kata Hanta seperti dilansir Rakyat Merdeka Online.
Untuk diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi pada 17 Juni 2013. Mengenai skema harga kenaikan, untuk harga premium akan naik Rp 2.000 atau dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500, sedangkan harga solar naik Rp 1000 atau dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. [ans]
KOMENTAR ANDA