Tak Benar Sri Mulyani Keluar Kabinet karena Golkar

Partai Golkar menyangkal kembali rumor lama yang masih diungkit-ungkit oleh sejumlah pihak. Golkar menegaskan, tidak pernah menyusun langkah politik untuk mengeluarkan Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan yang kini Direktur Bank Dunia, dari kabinet SBY-Boediono.

Hal itu ditegaskan lagi oleh politisi senior Partai Golkar, yang juga Wakil Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) DPR, Harry Azhar Azis. Dia membantah ucapan salah seorang pengamat politik dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/6/2013) yang menbahas naik turun suhu koalisi pemerintahan SBY.

"Saat saya masih ketua badan anggaran, kasus Century sudah selesai di DPR. Dan memang di dalam keputusan DPR soal kasus Century itu diduga Sri Mulyani dan Boediono yang berperan," katanya.

Waktu Harry menjabat ketua badan anggaran DPR, Sri Mulyani diputuskan terlibat Century. Saat itu juga, Sri Mulyani sebagai menteri keuangan yang ditugaskan SBY membawa RAPBN-P 2010. DPR bisa saja memboikot semua orang yang dianggap bermasalah secara hukum, termasuk Sri Mulyani dan Boediono.

"Saya tanya ketum saya (Aburizal Bakrie), ini bagaimana. Apa kita tolak Sri Mulyani atau diwakili Bappenas? Tetapi saya menerima perintah bahwa Sri Mulyani tetap sebagai Menkeu. Ini perintah kepada saya. Jadi tidak benar Sri Mulyani keluar kabinet karena Partai Golkar," tegasnya sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.

Sri Mulyani dan Aburizal Bakrie adalah dua tokoh yang sempat diberitakan berseteru. Namun, keduanya bermasalah secara politik dan hukum. Sri Mulyani terkait kejahatan keuangan negara dalam kasus Bank Century, sementara Aburizal sangat identik dengan kasus semburan lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo.

Dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal, Sri Mulyani, menyampaikan ada niat buruk terhadap dirinya terkait dukungan penuh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie kepada Panitia Angket Century yang diketuai politisi Golkar Idrus Marham.

Sedangkan, Sri Mulyani menilai ada unsur balas dendam terkait berbagai kebijakannya yang dianggap merugikan perusahaan Aburizal. [ans]