Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan adanya pihak-pihak yang ingin agar partai itu keluar dari setgab koalisi pendukung pemerintah.Demikian disampaikan anggota Majelis Syuro PKS Refrizal menanggapi pernyataan juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya bahwa koalisi sudah satu suara agar PKS segera meninggalkan koalisi.
"Belajarlah dulu tata negara," singkatnya, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (7/6/2013).
Refrizal menjelaskan, partainya memiliki sikap berbeda soal kader yang mengisi jabatan pemerintahan. Dalam etiket tata negara yang dianut PKS, kader yang memegang jabatan publik harus melepas jabatan di partainya. Dia mengklaim, sikap seperti ini tidak dimiliki oleh partai lain karena menerapkan standar ganda.
"Kalau di Golkar memang kadernya bisa merangkap jabatan. Misalnya Wakil Ketua Agung Laksono merangkap jadi menteri, di PKB Ketua Muhaimin Iskandar juga jadi menteri, di PAN Hatta Radjasa juga merangkap," jelas Refrizal.
Dia menambahkan, penolakan PKS terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak ada hubungannya dengan keberadaan PKS di koalisi. Apalagi dengan menteri-menteri PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu II.
"Silakan saja mereka berkomentar apa saja, kita tidak menanggapi apapun. Yang jelek-jelek tidak usah dicari-cari," tegas Refrizal sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Sebelumnya, Tantowi Yahya mengungkapkan bahwa setgab koalisi partai sudah dalam suasana kebatinan yang sama yakni mendorong PKS segera pergi. Menteri-menteri asal PKS pun diharapkan segera dicopot dari jabatannya. [ans]
KOMENTAR ANDA