MBC Maraknya konflik horizontal dalam ajang pemilihan kepala daerah ditengarai akibat belum siapnya masyarakat menjalankan proses demokrasi dengan baik.
Karenanya, dibutuhkan kesadaran politik bahwa ajang pilkada juga ditujukan untuk kepentingan bersama dalam skala nasional.
"Bagi saya akibat rakyat yang tidak memiliki kesiapan. Kalau sekelompok masyarakat memilih figur tertentu karena panggilan sebagai persamaan suku dan agama bisa jadi itu akibat menyulutnya konflik," kata anggota DPD RI, Abdurachman Lahabato dalam diskusi bertajuk 'Meredam Konflik Horizontal di Daerah dalam Tahun Politik' di kantornya, Senayan Jakarta, Jumat (7/6/2013).
Dia menambahkan, apabila adanya kesadaran di masyarakat bahwa pilkada termasuk dalam satu fungsi nasional maka tidak ada lagi perbedaan kepentingan atau terpecah belah dalam setiap ajang pilkada.
Menurut Abdurachman, dalam ajang pilkada, masyarakat masih memandang bahwa calon-calon yang dipilih haruslah berdasarkan kesamaan suku atau agama. Akibatnya, tak jarang terjadi konflik horizontal dalam prosesi pilkada.
"Kita memilih seseorang dengan harapan adanya perubahan, tapi perubahan yang dilakukan bupati atau senator itu berbeda. Karena itu, pilihlah bukan hanya karena suku atau agamanya," jelas senator asal Maluku Utara itu sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online [ans]
KOMENTAR ANDA