Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Indra membantah partainya melakukan pecitraan, dengan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi."Penolakan kami atas kenaikan harga BBM itu bukan hanya pencitraan tapi ada alasan mendasar karena banyak pendapat dan analisis yang digunakan sehingga kami menolak kebijakan tersebut," kata Indra kepada Antara di Jakarta, Jumat (7/6/2013).
Indra menilai harga minyak dunia saat ini sedang turun sehingga tidak perlu harga BBM dalam negeri dinaikkan.
Dia menjelaskan akar masalah konsumsi tidak terkendali BBM adalah mafia penyelundup BBM bersubsidi ke pihak asing, sementara masih banyak BBM subsidi diselewengkan pihak tertentu untuk digunakan bagi sektor industri padahal seharunya untuk masyarakat umum.
"Saya bingung apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Saya yakin apabila penyelundup dan mafia diberantas maka konsumsi BBM kita tidak akan melonjak," ujarnya.
Alasan lain PKS menolak kebijakan itu adalah karena pemerintah gagal menyediakan transportasi massal yang baik dan mampu mengatasi kemacetan, dan belum terealisasinya sumber energi alternatif karena tidak seriusnya pemerintah.
"Karena ada yang diuntungkan apabila konsumsi BBM kita besar yaitu industri mobil. Kegagalan pemerintah dalam mengatasi kelebihan konsumsi BBM itu tidak adil dibebankan kepada masyarakat," tegasnya.
Indra menegaskan kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan menimbulkan efek domino berupa kenaikan harga sembilan kebutuhan pokok (sembako), biaya transportasi dan biaya komoditas yang berpotensi menaikkan angka kemiskinan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena biaya komoditas naik.
Menurut dia, kenaikan upah buruh yang baru beberapa waktu lalu diyakini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup karena diikuti oleh naiknya harga bahan pokok sebagai dampak kenaikan harga BBM.
Dia juga tidak menyetujui pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Indra menduga dana BLSM itu didapatkan dari hasil utang dari pihak asing sehingga akhirnya membebani rakyat.
"Saya dapat info diduga BLSM dari utang yang akan diberikan pada rakyat. Nanti untuk membayar utang dan bunganya itu dibebankan kepada rakyat," ujarnya. [rob]
KOMENTAR ANDA