Proposal dana kompensasi serta kebiasaan memberi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) dan beras miskin (Raskin) merupakan cerminan tidak percaya diri pemerintah atas program perang melawan kemiskinan.Bahkan, kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bambang Soesatyo, boleh jadi sesungguhnya pemerintah sudah merasa gagal memperbaiki kualitas kehidupan warga miskin. Karena itu, untuk mengobati kekecewaan warga miskin sekaligus memperbaiki citra dan kinerja pemerintah di mata rakyat, digagaslah BLSM dan program sejenis lainnya.
"Apakah program-program seperti itu efektif? Kalau yakin efektif, pemerintah seharusnya berani membeberkan hasil dari program BLT yang dihentikan selepas Pemilihan Presiden 2009 itu. Berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari selimut kemikinan berkat BLT itu?" kata Bambang kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (2/6/2013).
Pada akhirnya, lanjut Bambang, dana kompensasi atau BLSM itu merupakan tindakan tambal sulam dari program memerangi kemiskinan. Juga mencerminkan adanya inkonsistensi program pengentasan kemiskinan.
Bahkan, masih kata Bambang, boleh jadi pemerintah tidak mempunyai program yang sistemik dalam memerangi kemiskinan. Akibatnya, BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar, manakala warga miskin dipastikan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM itu. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA