post image
KOMENTAR
MBC. Sebanyak 15,5 juta kepala keluarga yang akan menerima kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan diberikan kartu. Kartu tersebut rencananya akan dikirim 6 Juni 2013.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto mengatakan, kartu berbentuk kartu kredit itu merekam semua data penerima bantuan. Total kartu yang akan diberikan untuk 15,5 juta rumah tangga.

"Penerima kartu ini akan mendapatkan bantuan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) dan Program Keluarga Harapan (PKH)," kata Bambang Widianto seperti yang dilansir dalam situs resmi Setkab, Jumat, (31/5/2013).

Bambang menjelaskan, penggunaan kartu ini untuk mengurangi salah sasaran pemberian bantuan. Dia mengakui, pemberian kompensasi BBM sebelumnya memang tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara kementerian.

"Dengan pengiriman kartu ini, maka kita akan tahu data konkret masyarakat yang berhak menerima kompensasi kenaikan BBM," katanya.

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Setwapres RI itu menyatakan, PT Pos Indonesia yang bertugas mengirimkan kartu ini secara langsung. Adapun yang menjadi koordinator keseluruhan dalam pembagian dana kompensasi adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono. Untuk program BSM akan langsung ditangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan dibagikan melalui sekolah masing-masing.

Menurut Bambang, untuk Raskin, pemerintah akan menaikkan kuotanya dari 12 kali sebulan menjadi 15 kali sebulan. Lalu untuk PKH, satuan biayanya akan dinaikkan dari Rp 1,4 juta per keluarga menjadi Rp 1,8 juta per keluarga. Sedangkan BLSM untuk sasaran 15 juta rumah tangga akan menerima Rp 150 ribu per bulan.

"BLSM akan diberikan untuk lima bulan dengan periode pembayaran dua kali, yang pertama per dua bulan sekali dan terakhir per tiga bulan sekali. Sedangkan sasaran BSM yang awalnya untuk delapan juta siswa dinaikkan menjadi 18 juta siswa di sekolah negeri dan madrasah," ungkap Bambang. [rob]


Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi