PT Pertamina (Persero) optimis Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) bahan bakar minyak (BBM) akan mengurangi penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi hingga Rp 4 triliun per tahun. Namun, kuota tetap bengkak.“Kalau nanti kita bisa menggunakan sistem ini dan dapat mengurangi penyalahgunaan satu juta kiloliter dalam satu tahun, dikali minimalnya Rp 4 ribu, maka bisa menyelamatkan Rp 4 triliun,” kata Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.
Menurutnya, penerapan SMP yang memakan biaya Rp 703 miliar per tahun untuk biaya sewa sistem kepada PT Inti selaku pemenang tender, masih lebih kecil dibanding jumlah penyalahgunaan BBM bersubsidi yang terjadi saat ini.
Karen mengatakan, perjanjian investasi PT Inti dengan Pertamina untuk proyek SMP berlaku dalam jangka waktu selama lima tahun. Dalam biaya sewa tersebut, Pertamina membayar berdasarkan jumlah liter BBM yang didistribusikan selama lima tahun.
Dia memastikan, setelah lima tahun proyek SMP berjalan, peralatan yang diinvestasikan PT Inti akan sepenuhnya menjadi hak milik Pertamina.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, pihaknya akan mulai memberlakukan SMP BBM secara bertahap pada Juli 2013. “Akan berjalan bertahap dan dimulai di DKI Jakarta,” katanya.
Menurut dia, hingga minggu ketiga Mei 2013 pihaknya sudah memasang sistem ini di empat SPBU di Jakarta yang akan digunakan sebagai percontohan. Pihaknya berharap, sistem ini bisa terpasang pada 276 SPBU di Jakarta sebelum Juli 2013.
Setelah sistem SMP itu berjalan baik, pihaknya akan melanjutkan pemasangan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
“Setelah di Jakarta, program ini akan kami rolling out bulan berikutnya di Jabar, Jateng, Jatim, Bali dan Kalimantan,” katanya.
Karena itu, Hanung berharap Juni 2014 sistem ini sudah terpasang di seluruh SPBU. Selain itu, dalam menerapkan SMP BBM pihaknya juga akan memasang Radio-Frequency Identification (RFID) untuk 100 juta kendaraan yang terdiri dari 80 juta sepeda motor, 11 juta mobil pribadi, 3 juta bus dan 6 juta truk.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan, meskipun penerapan SMP BBM bersubsidi diterapkan per Juli 2013, kuota tahun ini akan tetap mencapai 47,72 juta kiloliter (kl).
“Secara business as usual kami menargetkan kuota bisa tembus 48,87 kiloliter. Jika ada SMP dengan mekanisme penyaluran kepada yang berhak hanya 47,72 kiloliter,” terang Andy.
Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto berharap, program ini bisa efektif menekan penggunaan BBM subsidi. Dengan kebijakan ini, penyaluran BBM subsidi harus lebih tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan penyaluran BBM yang dilakukan BPH Migas selama ini belum maksimal karena keterbatasan. Dengan dilakukan oleh Pertamina langsung, diharapkan bisa lebih tepat sasaran karena perseroan mengetahui siapa saja yang berhak menerimanya.
“Apalagi anggaran untuk kebijakan ini sangat besar, jadi harus bermanfaat,” kata Dito.
Kuota BBM Naik Jadi 48 Juta KL
Dalam rapat yang dilakukan Selasa (28/5) malam, Komisi VII DPR menyetujui penetapan kuota BBM bersubsidi 48 juta kl dalam APBN-Perubahan 2013 sesuai usulan pemerintah dari sebelumnya 46 juta kl dalam APBN.
“Komisi VII DPR menerima dan menyetujui usulan Menteri ESDM, yakni penambahan kuota BBM bersubsidi 48 juta kiloliter dalam RAPBN-P tahun anggaran 2013 dengan beberapa catatan,” kata Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA