Mendekati Pemilu 2014 mendatang, iklim politik dipastikan makin memanas. Semua mesin partai pun sudah mulai digerakkan, baik untuk menggilas partai lain maupun untuk memperkuat mesin sendiri.Dari partai penguasa, dikabarkan sedang menyusun skenario lanjutan. Operasi ini berjalan setelah rencana membabat "batu ganjalan" di internal sudah berjalan lancar, meski sedikit tersendat dan tersumbat.
Muncul kabar di kalangan terbatas, ada beberapa tahapan yang kini sedang dipersiapkan penguasa, atau dengan kata lain Ketua Umum Demokrat SBY. Rencana pertama, menjadikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Letjen Moeldoko, sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhatono yang akan pensiun Agustus 2013.
Untuk diketahui, pasca reformasi, ada semacam tradisi giliran untuk menduduki posisi Panglima TNI. Tradisi ini pun diperkuat pasal 13 UU 34/2004 tentang TNI, yang menyebutkan bahwa Panglima TNI dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Agus Suhartono sendiri berasal dari Angkatan Laut. Sementara Panglima sebelum Agus, Jenderal TNI Djoko Santoso, berasal dari Angkatan Darat.
Melihat jejak tradisi ini, maka Panglima setelah Agus menjadi "jatah" Angkatan Udara. Saat ini Kepala Staf Angkatan Udara adalah Marsekal Ida Bagus Putu Dunia. Namun berdasarkan informasi, Ida Bagus memiliki kekurangan satu unsur untuk menjadi Panglima TNI. Unsur itu bahkan di kalangan terbatas pun, masih dalam posisi of the record. Singkat kata, Ida Bagus akan susah menjadi Panglima TNI.
Karena itulah, posisi Panglima akan kembali ke Angkatan Darat, yang tak lain adalah Letjen Moeldoko. Ini skenario pertama.
Skenario kedua, menjadikan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno sebagai Kapolri menggantikan Timur Pradopo. Putut dikenal dekat dengan SBY. Tatkala SBY menjadi Presiden untuk periode pertama pada tahun 2004, Putut merupakan ajudan Presiden hingga 2009. Usai jadi ajudan Presiden, Putut menjadi Wakapolda Metro Jaya pada tahun 2009 sampai 2011, Kapolda Banten pada tahun 2011, dan Kapolda Jawa Barat pada tahun 2011 sampai 2012, hingga akhirnya jadi Kapolda Metro Jaya.
Skenario ketiga yang dipersiapkan SBY, mendudukkan Pramono Edhie Wibowo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat yang juga adik ipar SBY, sebagai Ketua Umum Demokrat.
Dengan kondisi dan suasana politik saat ini di Demokrat, bukan hal yang susah bagi SBY, dan juga Cikeas, untuk menjadikan adik kandung Ani Yudhoyono itu sebagai Ketua Umum partai. Bukan hanya itu, Pramono, yang menjelang jabatan terakhirnya di TNI AD sering muncul di telivisi membawa iklan layanan, juga akan dipersiapkan menjadai capres Demokrat melalui konvensi. Ini pun bukan perkara sulit bagi SBY, di tengah kehendak politisi Demokrat agar aman melenggang ke Senayan.
Untuk cawapresnya, SBY sedang menyiapkan Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga bekas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini akan dijodohkan dengan Pramono. Perkawinan Pramono-Mahfud diyakini bisa menggilas capres lain.
Lalu bagaimana dengan partai lain? Persepsi publik terhadap korupsi politisi Demokrat sudah sirna. Kini, publik sedang asyik menonton kasus korupsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bisa dipastikan, sebagaimana kata sementara pengamat, hanya kader dan massa tradisional PKS yang akan tetap menjadikan partai dakwah ini sebagai pilihan. Singkat kata, PKS gembos, dan bukan lagi menjadi partai yang perlu dikhawatirkan menjadi saingan.
Kini, partai yang cukup menjadi persoalan adalah Gerindra dan Hanura. Elektabilitas Gerindra yang terus menanjak cukup mengganggu penguasa. Begitu juga dengan Partai Hanura, yang belakangan posisinya menjadi cukup kuat dan sangat diperhitungkan setelah Hary Tanoesudibjo bergabung.
Skenario yang dipersiapkan untuk mengahabisi Gerindra dan Hanura, adalah dengan cara memotong elektabilitas Prabowo Subianto dan Wiranto. Modusnya, dengan pembentukan pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Januari 2014. Pada Februari 2014, atau hanya dua bulan jelang Pemilu, akan dipersiapkan gugatan HAM untuk Prabowo dan Wiranto.
Soal Aburizal Bakrie, itu bukan hal yang sulit. Kasus pajak dan Lapindo akan sangat membatasi geraknya. Ketika 2014 semakin dekat, dua kasus ini sedang dipersiapkan untuk membonsai ARB, panggilan yang belakangan disematkan pada Ketua Umum Golkar ini.
Tidak itu saja, Golkar pun akan diobok-obok melalui kasus yang kabarnya akan menyeret Setya Novanto dan Priyo Budi Santoso. Dua nama terakhir ini cukup menggambarkan simbol Golkar. Setya merupakan Bendahara Umum Golkar, sedangkan Priyo merupakan Ketua Umum MKGR, organisasi pendiri Golkar selain SOKSI dan Kosgoro. Dengan "menghajar" dua tokoh ini, Golkar diharapkan akan babak belur jelang 2014.
PDI Perjuangan, sementara ini masih bisa melenggang kangkung. Namun tidak ketika 2014 kian dekat. Skenario untuk PDI Perjuangan dengan cara mengungkap kasus-kasus yang kabarnya akan menyeret Taufik Kiemas. Kasus yang sedang dipersiapkan, adalah terkait dengan persoalan-persoalan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di masa lalu.
Dengan begitu, tinggallah partai yang tersisa cuma Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Bulan Bintang (PBB) dan PKPI.
Semua partai ini tidak akan terlalu diganggu sebab posisinya di mata publik juga semakin marjinal. Di saat yang sama, semua partai ini juga belum memiliki capres yang kuat. Mungkin hanya PBB, yang sosok Yusril-nya melebihi ketenaran PBB. Namun, mesin partai PBB pun sangat lemah.
Dengan skenario ini, kekuasaan tidak akan berpindah tangan. Kekuasaan akan tetap dipegang keluarga SBY.
Itulah skenario yang kabarnya sedang dipersiapkan SBY, dan sekali lagi, masih jadi perbincangan di kalangan terbatas. [ans]
KOMENTAR ANDA