Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut menyebutkan indeks partisipasi di Kabupaten Karo sangat rendah. Yakni tingkat kepedulian masyarakatnya sangat rendah pemerintah daerah terutama mengenai dana APBD dan dana BOS yang diduga dikorupsi.Karena itu, Kamis (30/5/2013) mendatang, FITRA Sumut akan membuat forum pemantau kebijakan publik yakni, pendidikan, kesehatan dan administrasi Kependudukan (adminduk).
"Kita akan lebih fokus kepada indeks masyarakat yang rendah, salah satunya Kabupaten Karo," ujar Direktur FITRA Sumut, Rurita Ningrum kepada MedanBagus.Com usai Training Public Service Monitoring for Media Mainstream Journalist untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik di Hotel Grand Antares Jalan SM Raja Medan, Selasa (28/5/2013) sore.
Dia bilang, selama 2 tahun FITRA Sumut telah mendampingi warga Karo. Sesuai penilaian selama ini masyarakat Karo telah merasa cukup nyaman dengan kondisinya. Mereka justru tak peduli jika dana APBD, dana BOS dan beasiswa yang nota benenya uang rakyat dikorupsi para pejabat di sana.
"Mereka akan merasa terganggu jika harga pupuk, harga sembako, harga buah dan harga sayuran yang naik dan turun," kata Rurita bernada heran.
Karena itu, tambahnya, Rabu (29/5/2013) besok, Fitra-Kemitraan- LSPP-Usaid akan kembali menggelar acara yang melibatkan AJI Medan mengadakan kegiatan tentang pemantauan kebijakan publik terhadap Kabupaten Karo.
"Kami berharap kebijakan dari Bupati Kabupaten Karo agar lebih menyentuh masyarakat Karo," tuturnya.
"Dan kami juga berharap agar masyarakat karo lebih berpartisipasi dan lebih kritis dengan anggaran-anggaran yang diterima pemerintahan daerah di sana setelah terbentuknya forum ini," ungkapnya lagi.
Saat inipun, kata Rurita lagi, FITRA Sumut sedang mendampingi Kabupaten Labuhan Batu Utara yang juga memiliki indeks kesadaran yang rendah terhadap pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).
Menurutnya, dalam acara Public service yang sedang dilaksanakan itu, FITRA Sumut berharap pers dapat memonitoring 3 isu yang kurang menjadi sorotan di dua Kabupaten Karo dan Labura tersebut yakni, pendidikan, kesehatan dan adminduk.
Ada beberapa item kegiatan sambungan salah satunya pengadaan barang dan jasa yang berintegritas antara Fitra Sumut dengan kemitraan.
"Jadi bebarengan yang tengah kita lakukan, disini kita juga berharap Kabupaten Labura memiliki sikap kritis dan partisipasi yang tinggi terhadap pemerintahannya," kata Rurita.
"Setelah ini, baru kita akan mengarah kepada angka-angka nominal dari anggaran APBD dua kabupaten itu," tandasnya. [ans]
KOMENTAR ANDA