MBC. Tim penggagas pembentukan Pemko Berastagi, Bengkel Ginting menilai Bupati Kabupaten Karo, Kena Ukur Karo Jambi ingkar janji soal pemekaran Kota Berastagi dari Kabupaten Karo.
Hal ini disampaikannya menyikapi lambatnya proses pemekaran yang sudah digagas sejak tahun 2001 lalu.
"Sampai sekarang, belum ada political will dari bupatinya, padahal itu salah satu janji politiknya," kata Bengkel, Senin (27/5/2013).
Mantan staff ahli Bupati Karo ini menyebutkan, upaya untuk memekarkan Kota Berastagi menjadi sebuah pusat pemerintahan sudah berlangsung mulai tahun 2001 lalu.
Pada tahun 2004 rencana tersebut terganjal karena adanya moratorium pemekaran daerah. Namun, rencana untuk mempersiapkan pemekaran tersebut terus berjalan dan mendapat restu dari pemerintah pusat dengan keluarnya Amanat Presiden (Ampres).
"Sudah diparipurnakan di DPR RI dan keluar Ampres pada masa kepemimpinan Bupati DD Sinulingga," sebutnya.
Namun sangat disayangkan, upaya tersebut menurut Bengkel, kembali terbentur peraturan setelah berubahnya UU no 22 tahun 1999 menjadi UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dimana, syarat minimal pemekaran daerah minimal terdiri dari 4 kecamatan. Padahal, sebelumnya, 3 kecamatan sudah dimasukkan dalam perda pemekaran Pemko Berastagi tersebut yakni Kecamatan Dolat Rayat, Merdeka dan Berastagi.
Sedangkan satu lagi yang akan dimasukkan untuk mendukungnya yakni Kecamatan Naman Teran hingga saat ini belum diperdakan untuk bergabung membentuk Pemko Berastagi tersebut.
"Ini yang kita minta segera diproses oleh Bupati dan DPRD disana, bagaimana supaya perda keempat kecamatan ini dibuat," jelasnya.
Bengkel menduga, salah satu kekhawatiran pemkab karo melepas Berastagi karena selama ini sumber PAD daerah tersebut memang lebih besar dari kota pariwisata tersebut. Namun, menurutnya hal ini tidak lazim mengingat potensi daerah lain juga bisa digali.
"Ini kan alasan yang mengada-ada ini," katanya. [rob]
KOMENTAR ANDA