PT Inalum Klaim Sudah Setor Annual Fee ke Menkeu

Ketua Otorita Asahan, Efendi Sirait mengatakan, PT Inalum tiap tahunnya sudah melunasi annual fee sebagai kewajiban perusahaan.

Hal ini disampaikan Sirait (foto) saat dimintai keterangan soal belum dibayarnya annual fee oleh PT Inalum sejak tahun ke 27 hingga ke tahun 29.

"PT Inalum melalui Otorita Asahan sudah membayar annual fee setiap tahun ke Menteri Keuangan," katanya, Selasa (21/5/2013).

Besaran annual fee yang dibayarkan tiap tahun di kisaran Rp50 miliar-Rp60 miliar. Alurnya dari PT Inalum, Otorita Asahan, Menteri Keuangan, Gubernur dan terakhir ke 10 Pemko/Pemkab di kawasan Danau Toba.

"Dari kita beres. Karena itu merupakan pajak air dan PBB. Wajib kita bayarkan," tegasnya.

Lalu kenapa belum dibayarkan oleh Menteri Keuangan sejak dua tahun terakhir, hal itu kata Sirait disebabkan adanya kajian dari Menteri Keuangan soal pembagian annual fee yang dinilai belum berkeadilan di 10 kabupatenn kota.

Sedangkan menyangkut dana lingkungan, jelas Sirait itu diperoleh dari sebagian keuntungan penjualan domestik.

"Itulah angka Rp 772 miliar itu," katanya seraya menyebut dana lingkungan itu dialokasikan berdasarkan kesepakatan Otorita Asahan dengan Presiden Direktur PT Inalum.

Namun pada 29 Agustus 2012 berdasarkan hasil rapat Badan Pembina Otorita Asahan diputuskan bahwa uang sebesar Rp 772 miliar itu menjadi milik negara yang harus disetor ke kas negara.

"Ini kemudian dikukuhkan surat Menteri Keuangan pada 29 Agustus 2012 harus disetorkan ke kas negara," katanya.

Sirait menegaskan, diputuskan oleh Menteri Keuangan juga bahwa dana lingkungan disalurkan melalui APBN.

"Sejak saya menjadi ketua Otorita Asahan, yakni 2008, kita sudah salurkan dana lingkungan  ke 10 kota/kab sebesar Rp 25 miliar," klaim Sirait.

Namun keburu distop tahun 2012 melalui surat Menteri Keuangan karena adanya audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). [munthe/ded]