post image
KOMENTAR
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menyatakan tiga tugas yang diberikan oleh Presiden SBY saat mengumumkan penunjukan dirinya, kemarin, akan dijalankan.

"Saya harus menjaga kehati-hatian fiskal. Yang kedua, meskipun hati-hati, pertumbuhan ekonomi harus tetap berjalan. Untuk itu, harus ada skema insentif dari fiskal yang mendorong agar investasi tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, setelah investasi terjaga, ujung dari ini semua adalah kesejahteraan masyarakat. Hal itu berarti bahwa adanya penciptaan lapangan kerja. Skema investasi inilah yang perlu didukung," kata Chatib Basri kepada wartawan seusai pelantikan dirinya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5/2013), seperti dilansir dari laman setkab.go.id.

Menurut Chatib, kata kunci agar ketiga amanat presiden itu dapat dapat dijalankan adalah adanya kerja sama dengan kolega di kabinet, lembaga luar maupun dengan parlemen (DPR-RI).

Selain itu, Menkeu juga akan segera menyelesaikan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 yang harus segera dibahas bersama DPR mulai esok hari.  

"Fokus dalam pembahasan RAPBN-P adalah kenaikan harga BBM dan kompensasinya," papar Menkeu.

Menkeu Chatib Basri menyampaikan keyakinannya bahwa kerja sama Pemerintah dengan DPR-RI akan dapat dengan segera menyelesaikan RAPBN-P 2013 ini.

Mengenai perkiraan naiknya inflasi akibat kenaikan harga BBM, Menkeu Chatib Basri memberikan solusi bahwa salah satu yang dapat dikendalikan adalah mengontrol harga pangan.

"Saya percaya ada ruang yang bisa dikendalikan bagi kenaikan inflasi yakni mengontrol harga pangan," ungkapnya.

Koordinasi  dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, lanjut Chatib Basri, adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol harga pangan tersebut.

Cara kedua untuk mengontrol inflasi, menurut Menkeu, adalah memberikan kompensasi kepada masyarakat. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dipandang menjadi solusi lain untuk mencegah naiknya inflasi, dan memberikan subsidi kepada golongan yang tidak mampu. Hal itu juga yang menjadi fokus dalam RAPBN-P. [rob]

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi